Indeks Natalius Pigai

Menteri HAM Natalius Pigai kecam keras dugaan penyadapan Presiden oleh eks Kapolri Listyo Sigit dkk karena ancam hak privasi warga negara.

RUU HAM belum mengatur pelindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas hukum dan peradilan adat.

Survei IPO sebut Menhut Raja Juli & Menteri HAM Natalius Pigai terburuk. Pengamat dorong Presiden Prabowo reshuffle kabinet demi jaga legitimasi.

Survei ini juga menempatkan Bahlil dan Pigai di urutan teratas sebagai menteri yang paling layak diganti.

Pigai menyebut 7.000 korban pelanggaran HAM berat masa lalu menunggu pemulihan. Pelaksanaannya menanti instruksi Presiden Prabowo dan verifikasi data.

Dia mengklaim tidak terjadi pembungkaman dan tidak ada sosok yang dipenjara hanya karena menyampaikan pendapat.

Menurut Pigai, KemenHAM berkepentingan mengawal implementasi UU Reforma Agraria karena kementeriannya setiap hari menerima laporan konflik pertanahan.

Pigai menyebut TPNPB-OPM selalu menguasai opini publik karena bertindak cepat mengunggah berbagai klaim yang disertai bukti visual ke dunia maya.

Menurut Pigai, Prabowo khusus menyentil kelompok pakar yang sebenarnya adalah partisan partai dan influencer.

Menteri HAM, Natalius Pigai, mengatakan pemekaran wilayah di Papua gagal meredam eskalasi perlawanan OPM.

Pigai pun mengaku siap mundur dari jabatan Menteri HAM apabila regulasi yang diminta tidak segera diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam pemberitaan Tirto, Pigai justru meminta pelaku penembakan terhadap warga sipil dicari dan diproses secara hukum.

Bagi Natalius Pigai, unit tersebut penting untuk memulihkan mereka yang menjadi korban keracunan MBG.

Natalius Pigai menegaskan teror itu mesti ditanggapi serius lantaran menyangkut kekerasan terhadap institusi Hak Asasi Manusia.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, tak sepakat definisi OAP dirumuskan ulang dalam aturan turunan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tim hukum Andrie Yunus melanjutkan perkara penyiraman air keras ke tahap kasasi hingga peninjauan kembali (PK).

APINDO berpandangan bahwa harus terdapat kejelasan mengenai dasar kewenangan, definisi pelanggaran, hingga prinsip proporsionalitas sanksi.

Menurut Pigai, bentrokan di Matraman merupakan murni kriminalitas di lapangan.

Menurut Pigai, masyarakat sipil seharusnya tidak diberi ruang untuk melakukan aksi vigilante atau main hakim sendiri.

Pigai berharap sayembara itu hanya candaan belaka dan tidak serius dilakukan meski Dede merogoh kocek sendiri.