Indeks Natalius Pigai

Pigai mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo akan memberikan restitusi, melaksanakan rekonsiliasi dan rehabilitasi yang sama seperti pemerintahan Jokowi.

Menteri HAM, Natalius Pigai, membentuk tim sebagai antisipasi atas kebijakan deportasi massal imigran bermasalah Presiden Donald Trump.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menemui Menteri PPPA, Arifah Fauzi, membahas kepastian perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kementerian HAM bersama Kemensos akan melakukan pendataan terhadap para korban pelanggaran HAM.

Nusron mengaku, ATR/BPN belum memenuhi target pendatan sertifikasi hak komunal masih di bawah target dengan angka 3 juta hektar.

Pigai tak ingin gegabah dalam menindak perusahaan swasta dan pemerintah yang tak memenuhi kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Natalius Pigai menyebut 50 persen misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berisikan tentang HAM.

Pigai menuturkan bahwa Kementerian HAM telah mengutus stafnya untuk menelaah kasus penembakan tersebut.

Tawaran untuk membangun sekolah HAM di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM adalah sementara sebelum ada dana yang memadai.

Daftar program Menteri HAM Natalius Pigai yang menuai kontroversi, ada program Rp100 juta per desa hingga pembangunan Universitas HAM.

Yasonna mendorong Pigai melanjutkan program kabupaten peduli HAM dengan indikator diperjelas daripada buat program Rp100 juta per desa peduli HAM.

Pigai juga mengklarifikasi soal keinginannya untuk  memiliki anggaran Rp20T untuk Kementerian HAM.

Yasonna meminta Pigai duduk bersama dengan Yusril agar tak berbeda pandangan soal penyelesaian nonyudisial 13 pelanggaran HAM di Indonesia.

Politikus PDIP, Yasonna Laoly, menilai anggaran Rp20 triliun tak harus dari Kementerian HAM, tetapi bisa melibatkan kementerian yang lain.

Ketimbang bikin universitas baru, Menteri Pigai harusnya memperkuat instrumen pendidikan HAM yang sudah ter-install di beberapa kampus.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta Pigai mengkoordinasikan niatnya itu dengan pemerintah terlebih dahulu.

Kementerian HAM era Prabowo harus serius menuntaskan kasus HAM berat masa lalu.

Supratman menerangkan, transisi pemecahan Kemenkumham menjadi 3 kementerian sudah rampung baik sarana prasarana hingga kepegawaian rampung di 2025.

Usai bertemu Prabowo Subianto, Saifullah Yusuf mengaku diminta untuk mengurus data penerima bansos agar tepat sasaran.

Menurut Jaleswari instansi yang berkaitan isu hukum dapat berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam dalam melaksanakan tugas.