Indeks Natalius Pigai

Bagi Natalius Pigai, unit tersebut penting untuk memulihkan mereka yang menjadi korban keracunan MBG.

Natalius Pigai menegaskan teror itu mesti ditanggapi serius lantaran menyangkut kekerasan terhadap institusi Hak Asasi Manusia.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, tak sepakat definisi OAP dirumuskan ulang dalam aturan turunan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tim hukum Andrie Yunus melanjutkan perkara penyiraman air keras ke tahap kasasi hingga peninjauan kembali (PK).

APINDO berpandangan bahwa harus terdapat kejelasan mengenai dasar kewenangan, definisi pelanggaran, hingga prinsip proporsionalitas sanksi.

Menurut Pigai, bentrokan di Matraman merupakan murni kriminalitas di lapangan.

Menurut Pigai, masyarakat sipil seharusnya tidak diberi ruang untuk melakukan aksi vigilante atau main hakim sendiri.

Pigai berharap sayembara itu hanya candaan belaka dan tidak serius dilakukan meski Dede merogoh kocek sendiri.

Menteri HAM Natalius Pigai bantah hoaks yang menyebut dirinya minta masyarakat belanja Rp1 juta di Koperasi Desa Merah Putih. Komdigi pastikan itu fitnah.

TNI dan Polri tegaskan syarat sertifikat HAM usulan Menteri HAM Natalius Pigai belum berlaku dalam prosedur kenaikan pangkat saat ini.

Ide Natalius Pigai terkait sertifikasi HAM bagi ASN dan TNI-Polri perlu dikaji secara serius dan komprehensif agar tak menjadi kertas sertifikat saja.

Menurut Pigai, maraknya perundungan di Indonesia juga terjadi akibat kelalaian aparat pemerintah dan penegak hukum yang membiarkan perundungan terjadi.

Siaran pers KemenHAM menyatakan Pigai tercatat tidak pernah memberikan keterangan publik terkait imbauan agar masyarakat belanja Rp1 juta per bulan Kopdes.

Ernie menilai mutasinya melanggar administratif dan tanpa melalui pengambilan keputusan yang transparan dan objektif.

Dalam Putusan Nomor 59/G/2026/PTUN.JKT, Majelis Hakim PTUN menyatakan tindakan mutasi oleh Menteri Pigai tak sah.

Foto dalam unggahan adalah momen dokumentasi saat pelantikan Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 & tidak ada kaitannya dengan isu konflik Iran dan Israel.

Pigai berharap DPR mempertahankan pasal-pasal strategis di RUU tersebut, terutama berkaitan kewenangan penyidikan dan penguatan independensi Komnas HAM.

Korban dinilai harus mendapatkan keadilan, ada tanggung jawab negara terhadap korban jiwa, dan kasus tersebut harus diusut tuntas.

Trauma mendalam tak meruntuhkan keberanian EZ. Dia menolak kalah dari ketidakadilan.

Pigai berdalih aparat keamanan hanya ingin memindahkan massa pedemo ke lokasi alternatif sehingga penyampaian aspirasi tetap berlangsung.