Indeks Natalius Pigai

Trauma mendalam tak meruntuhkan keberanian EZ. Dia menolak kalah dari ketidakadilan.

Pigai berdalih aparat keamanan hanya ingin memindahkan massa pedemo ke lokasi alternatif sehingga penyampaian aspirasi tetap berlangsung.

Pigai mengatakan Kemenham tak pernah usulkan anggaran pembangunan kantor baru di pembahasan kebutuhan anggaran 2027. 

Menurut Pigai mediator non-hakim akan membantu menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi di pengadilan.

DPR minta Kementerian HAM melakukan restrukturisasi program kerja, sementara Pigai singgung minimnya apresiasi.
 

Program pendidikan HAM di Indonesia melibatkan peserta dalam jumlah besar, melampaui rekor dunia yang dipegang oleh Uruguay.

Usulan Natalius Pigai agar sipil mengisi jabatan utama Polri patut dipertimbangkan sebagai timbal balik perwira Polri yang menduduki jabatan sipil.

Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dalam revisi UU Polri adalah memperkuat fungsi institusi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Pigai tidak pernah menyatakan klaim tersebut, & hasil investigasi menyebutkan bahwa kabel sutet yang putus diduga karena faktor teknis, serta cuaca ekstrem.

Komisi tersebut akan diatur dalam RUU Masyarakat Adat yang juga mengatur soal pengakuan hukum, perlindungan, dan pelestarian masyarakat adat.

Natalius Pigai menegaskan menembak pelaku kejahatan di tempat melanggar hak asasi manusia.

Pihak yang merasa dirugikan atau tidak sepakat dengan isi film seharusnya menempuh mekanisme klarifikasi.

Eskalasi kekerasan yang terus terjadi menunjukkan penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara biasa.

Menteri HAM Natalius Pigai usulkan pasal Right to be Forgotten dalam RUU HAM guna hapus jejak digital negatif bagi warga yang tidak terbukti bersalah.

Pigai menuturkan, pemerintah tidak pernah menginginkan TNI-Polri masuk ke jabatan sipil secara keseluruhan, tetapi pejabat tertentu.

Natalius Pigai menegaskan kewajiban pemerintah adalah memastikan perlindungan hukum bagi pembela HAM.

Pigai akan mengirimkan perwakilan di Kantor HAM wilayah Jawa Tengah untuk memeriksa langsung kejadian yang melibatkan pemilik pesantren tersebut.

Upaya pemerintah dalam mencampuri urusan para pembela HAM dengan cara sertifikasi malah berpotensi melanggar hak asasi manusia itu sendiri.

Imparsial menilai wacana mengategorikan siapa saja pembela HAM sebagai upaya sistematis melemahkan gerakan HAM di Indonesia.

Mekanisme tersebut dirancang untuk menyaring klaim aktivis HAM atau bukan sekaligus mencegah penyalahgunaan status dalam proses hukum.