Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menempati peringkat teratas daftar menteri yang dinilai berkinerja paling buruk oleh publik, berdasarkan hasil survei terbaru Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis pada Sabtu (24/10/2026).
"Berdasarkan penilaian responden mengenai nama menteri yang bekerja paling buruk, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati urutan pertama dengan 36,6 persen, disusul Menteri HAM Natalius Pigai sebesar 21,8 persen," demikian catatan laporan rilis evaluasi dua tahun Kabinet Merah Putih oleh IPO.
Dalam survei tersebut, responden diminta memilih menteri yang dinilai berkinerja paling buruk dengan basis respons sebesar 67,5 persen. Berikut daftar menteri berkinerja terburuk secara berurutan:
1. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: 36,6 persen
2. Menteri HAM Natalius Pigai: 21,8 persen
3. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo: 9,4 persen
4. Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono: 8,3 persen
5. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: 6,5 persen
6. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: 5,7 persen
7. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti: 5,3 persen
8. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait: 4,2 persen
9. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: 3,9 persen
Sementara itu, responden yang menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban (TT/TJ) tercatat sebesar 32,5 persen.
Menanggapi hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah Putra, menyatakan persepsi negatif publik terhadap sejumlah menteri memiliki dasar penilaian yang nyata di tengah masyarakat.
Menurutnya, hal ini menjadi sinyal mendesak bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah perombakan kabinet (reshuffle).
"Semua menteri yang masuk kategori buruk memang memiliki alasan cukup kuat, misalnya saja Raja Juli Antoni, Nusron Wahid, dan Natalius Pigai. Publik menilai kinerja buruk dari pengetahuan umum, dan itu perlu dipertimbangkan Presiden untuk melakukan evaluasi termasuk reshuffle," kata Dedi saat diwawancarai Tirto, Sabtu (24/10/2026).
Dedi mengingatkan sentimen negatif terhadap para pembantu presiden tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat merembet pada legitimasi kepemimpinan nasional.
"Terlebih dalam situasi serba tidak menentu saat ini, Presiden memerlukan soliditas publik untuk mendukung kebijakan dan kinerja," ujar Dedi menegaskan.
Kekhawatiran terhadap persepsi publik ini sejalan dengan temuan survei mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap jajaran pimpinan pemerintahan.
Survei IPO merekam adanya ketimpangan tajam antara kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tingkat kepuasan terhadap Prabowo tercatat berada di zona positif dengan total 66 persen (61 persen puas dan 5 persen sangat puas), berbanding 34 persen responden yang menyatakan tidak puas (28 persen tidak puas dan 6 persen sangat tidak puas).
Sebaliknya, ketidakpuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, menembus angka 71 persen (53 persen tidak puas dan 18 persen sangat tidak puas).
Tingkat kepuasan terhadap Gibran hanya mencapai 19 persen (0 persen sangat puas), sementara 10 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak memberikan penilaian.
Survei IPO bertajuk "Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih" ini dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 menggunakan metode multistage random sampling. Riset ini melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Fahreza Rizky
