Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo Respons Cepat Minus Kecermatan

tirto.id - Perombakan wajah kabinet pemerintahan merupakan langkah yang lumrah diambil seorang kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial sebagaimana dianut negeri ini, Presiden RI punya hak prerogatif untuk mengocok ulang atau me-reshuffle susunan kabinetnya. Namun, sebagai seorang pejabat publik, pemilihan pembantu presiden tak boleh lepas dari asas kepentingan publik atau hajat masyarakat luas.

Karenanya, ketika Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle perdana Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025), masyarakat memelototi langkah tersebut dengan tajam. Apalagi, kebijakan ini diambil Prabowo setelah gelombang demonstrasi besar-besaran di pelbagai daerah pada akhir Agustus lalu.

Rentetan demonstrasi yang memakan 10 korban jiwa ini dipicu tuntutan evaluasi anggaran tunjangan DPR RI, kebijakan pemerintah yang tak berpihak kepada rakyat, sampai tuntutan reformasi Polri. Kendati begitu, pemerintah bersikukuh kocok ulang sejumlah posisi kursi menteri dan wakil menteri didasari evaluasi terus-menerus yang dilakukan oleh Prabowo.

Jika betul didasari evaluasi kinerja para menteri yang dicopot, mestinya efektivitas reshuffle dapat tergambar langsung dari tindak-tanduk menteri baru yang dipilih presiden. Sayangnya, dalih evaluasi kinerja pemerintahan selama hampir 11 bulan berjalan, tampak jadi alibi semata.

Belum sehari menjabat sebagai Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa langsung memanen polemik. Muasalnya adalah pernyataannya bahwa tuntutan 17+8 yang disusun masyarakat sipil usai serangkaian demonstrasi merupakan desakan sebagian kecil rakyat yang merasa tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika berhasil memperbaiki perekonomian, dia yakin tuntutan tersebut akan lenyap otomatis.

Sesumbar Purbaya itu tak ayal dipandang publik sebagai sikap nirempati. Tindakan itu “sukses” memanen reaksi negatif dari pasar keuangan. Usai ramai disorot, pria yang pernah menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meminta maaf.

Analis politik senior dari Populi Center, Usep Saepul Ahyar, menilai perilaku “koboi” Purbaya pada hari pertamanya mengemban posisi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani menjadi pertanda bahwa reshuffle kabinet jauh dari pertimbangan evaluasi kinerja. Mestinya, menteri yang dipilih Prabowo dapat menunjukkan kemampuan serta pengalaman di bidangnya untuk meyakinkan keraguan publik.

“Apakah menjawab persoalan rakyat dan persoalan kinerja mencapai target kabinet ini atau malah menambah masalah. Ini malah gambling kan, memperbaiki atau bawa masalah baru,” ujar Usep kepada wartawan Tirto, Rabu (10/9/2025).

Menurut Usep, langkah reshuffle kabinet yang diambil Prabowo cenderung terlihat sebatas respons cepat terhadap gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu dan tuntutan rakyat mengevaluasi pejabat publik. Pertimbangan evaluasi kinerja yang disampaikan pemerintah justru tidak tampak ke permukaan.

Lebih Kental Pertimbangan Politik

Apalagi, hasil atau indikator evaluasi yang diklaim pemerintah pun tidak dibuka terang-terangan ke masyarakat.

Para menteri dan wamen baru dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025. Keppres ini mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah; Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani; Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding; dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.

Namun, dua jabatan lagi belum ditunjuk secara definitif dan diungkap penggantinya, yakni Menko Polkam dan Menpora. Posisi Menko Polkam saat ini diisi secara ad interim oleh Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Sementara itu, Menpora sudah ditunjuk, tapi sosok menteri baru itu tengah berada di luar kota ketika pelantikan sehingga akan dijadwalkan ulang.

Menurut Usep, menimbang dari komposisi menteri-menteri yang baru diangkat, faktor politik menjadi alasan yang lebih kental alih-alih evaluasi kinerja. Karenanya, Usep meragukan ada pendalaman soal rekam jejak dan uji kepakaran terhadap para menteri yang baru dilantik.

Purbaya, misalnya, dikenal sebagai orang dekat Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) saat ini. Purbaya pernah menjadi anak buah Luhut saat menjabat Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016 sampai Mei 2018.

Pada 2015, dia juga sempat menjadi Staf Khusus Bidang Ekonomi Menkopolhukam di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dipimpin Luhut pada 2015-2016.

Di sisi lain, Menteri Haji dan Umrah dan wakilnya, yakni Gus Irfan dan Dahnil Anzar, merupakan kader Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

Menteri Koperasi, Ferry Juliantoro, juga merupakan politisi Gerindra yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). Sementara itu, Mukhtarudin sebagai Menteri P2MI, merupakan politisi partai Golkar, parpol pendukung Prabowo-Gibran.

“Kami menduga faktor politiklah yang menjadi dominan karena kita tahu ternyata ini orang siapa, lalu kemudian ini dari partai mana. Ini akhirnya soal-soal politik saja, bukan soal tuntutan evaluasi publik,” ujar Usep.

Usep menilai semestinya perombakan kabinet tidak hanya menekankan aspek legalitas dari hak prerogatif presiden, tapi juga mempertimbangkan legitimasi masyarakat. Karenanya, pejabat baru kabinet idealnya adalah orang yang bisa bertanggung jawab terhadap harapan dan ekspektasi masyarakat.

Reshuffle mestinya menjadi momentum pembenahan terhadap arah kebijakan pemerintah. Menurut Usep, seorang menteri baru harus memiliki kompetensi, pengalaman, sikap empatik, dan juga komitmen terhadap agenda reformasi.

“Tapi, melihat dari menteri yang baru begitu, ternyata ini gagal juga mengomunikasikan sesuatu kepada rakyat. Reshuffle jadi kayak respons cepat saja, tapi enggak juga cermat,” ujar Usep.

Tidak dapat dipungkiri, keputusan melakukan reshuffle memang terkesan dadakan dan kurang persiapan. Bahkan, menteri-menteri lama yang saat itu menjabat masih bekerja dan sempat memaparkan rencana program kementeriannya di DPR RI.

Budi Arie, misalnya, masih menghadiri rapat kerja di Komisi VI DPR hingga siang ketika diganti pada Senin lalu. Sementara itu, Karding juga masih mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR. Dalam rapat, Karding memaparkan rencana kerja dan anggaran Kementerian P2MI tahun 2026. Setelah rapat dan kembali ke kantor, Karding baru dikabari pihak Istana bahwa dirinya akan digantikan.

Para menteri pengganti pun mengungkapkan menerima kabar masuk jajaran kabinet secara mendadak. Purbaya misalnya, sempat berpikir bahwa telepon dari Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, yang masuk beberapa jam sebelum dilantik sebagai telepon penipuan.

“Saya cek-cek yang telepon, nomornya telepon beneran. Saya cek ternyata Seskab beneran,” ujar Purbaya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Bahkan, Ferry Juliantono mendapatkan kabar dirinya bakal dilantik menggantikan Budi Arie sebagai Menteri Koperasi ketika mendampingi Budi rapat kerja dengan Komisi VI DPR.

Siapa Selanjutnya?

Analis dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai keterburu-buruan ini bisa dibaca sebagai dua hal. Pertama, reshuffle memang diambil sebagai respons cepat dari presiden terhadap aksi demonstrasi. Kedua, menunjukkan bahwa Prabowo bukan pemimpin yang ingin disebut bergerak lambat.

Langkah reshuffle dinilai Dedi menjadi upaya Prabowo menjaga situasi kondusif usai terjadi demonstrasi besar di beberapa daerah. Menurut Dedi, sosok-sosok yang digeser Prabowo sudah tepat karena kinerja mereka memang bermasalah dan tersangkut dengan kasus hukum.

Karenanya, Dedi memperkirakan bukan tidak mungkin Prabowo kembali merombak wajah kabinet ke depannya. Terutama, menyasar sejumlah menteri dan wakil menteri yang getol bersikap tidak peka dan nirempati terhadap kondisi rakyat.

"Dengan sasaran memungkinkan Bahlil Lahadalia, Raja Juli Antoni. Dua tokoh ini sudah banyak lakukan kegaduhan," ujar Dedi kepada wartawan Tirto, Rabu (10/9/2025).

Sementara itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memang patut dicopot karena sempat tersandung polemik kebijakan pembatasan gas LPG 3 kilogram yang akhirnya dikoreksi Presiden Prabowo. Sayangnya, Ketua Umum Partai Golkar itu seakan tidak tersentuh evaluasi. Padahal, kata Huda, langkah utak-atik aturan LPG itu sempat merenggut korban jiwa.

Huda juga mendesak presiden mengevaluasi menteri dan kepala badan di sektor pangan. Menurutnya, mereka gagal menekan kenaikan harga beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.

"Seharusnya, ketika harga beras sudah naik secara tajam, padahal klaim pemerintah stok beras 3,9 juta ton, ada menteri atau kepala badan yang dicopot. Mulai dari Menko Pangan, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, hingga Kepala Badan Pangan Nasional. Harusnya mereka juga patut untuk di-reshuffle," kata Huda kepada wartawan Tirto, Rabu (10/9/2025).

Huda sendiri juga tidak yakin reshuffle kali ini didasarkan faktor evaluasi kinerja anak buah Prabowo. Hal itu terbukti dari beberapa menteri bermasalah yang justru dipertahankan.

“Karena tidak dilakukan reshuffle, murni ini bukan karena kinerja, tapi karena sentimen ataupun push program prioritas Prabowo," lanjut dia.

Sementara itu, analis sosio-politik dari Helios Strategic Institute, Musfi Romdoni, memandang ada beberapa menteri bermasalah yang tidak terdeteksi radar reshuffle. Pertama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Politisi PAN itu, ujar Musfi, terbukti menggunakan kewenangannya untuk membantu istrinya dalam Pilkada Serang.

Selanjutnya, Menteri HAM, Natalius Pigai. Musfi menilai gaya komunikasi Pigai mengundang kontroversi, terutama ketika mengomentari isu-isu HAM yang sebetulnya justru merupakan sektor yang diampunya. Selain itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Januari lalu, di tengah isu perubahan iklim dan berkurangnya lahan hijau, Raja Juli justru ingin membuat kebijakan mengonversi hutan menjadi cadangan pangan dan energi. Lalu, yang tengah disoroti baru-baru ini, beredar foto Raja Juli kedapatan bermain domino dengan tersangka pembalakan liar, Aziz Wellang.

Belakangan, Juli membantah mengenal Wellang dan mengaku diajak Abdul Kadir Karding di momen tersebut. Namun, menurut Musfi, hal itu seharusnya cukup menjadi catatan serius bagi Prabowo untuk mengevaluasi Raja Juli.

"Keempat, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman. Kasus Maman ini mirip dengan Yandri, yakni menggunakan kewenangannya untuk memfasilitasi istrinya di Eropa," ujar Musfi kepada wartawan Tirto.

Sayangnya, Musfi memandang isu evaluasi kinerja menteri kabinet sejauh ini seperti berada di ruang abu-abu yang tidak mampu disentuh publik. Karena itu, ia menilai perlu dibentuk evaluator pihak ketiga untuk memberikan penilaian terhadap kinerja menteri-menteri kabinet.

"Laporan itu nantinya perlu ditampilkan ke publik, karena masyarakat berhak mengetahui kinerja orang-orang yang dibayar dengan pajak mereka," terang Musfi.