Indeks Natalius Pigai

Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah dalam revisi UU Polri adalah memperkuat fungsi institusi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Pigai tidak pernah menyatakan klaim tersebut, & hasil investigasi menyebutkan bahwa kabel sutet yang putus diduga karena faktor teknis, serta cuaca ekstrem.

Komisi tersebut akan diatur dalam RUU Masyarakat Adat yang juga mengatur soal pengakuan hukum, perlindungan, dan pelestarian masyarakat adat.

Natalius Pigai menegaskan menembak pelaku kejahatan di tempat melanggar hak asasi manusia.

Pihak yang merasa dirugikan atau tidak sepakat dengan isi film seharusnya menempuh mekanisme klarifikasi.

Eskalasi kekerasan yang terus terjadi menunjukkan penyelesaian konflik Papua tidak dapat dilakukan secara biasa.

Menteri HAM Natalius Pigai usulkan pasal Right to be Forgotten dalam RUU HAM guna hapus jejak digital negatif bagi warga yang tidak terbukti bersalah.

Pigai menuturkan, pemerintah tidak pernah menginginkan TNI-Polri masuk ke jabatan sipil secara keseluruhan, tetapi pejabat tertentu.

Natalius Pigai menegaskan kewajiban pemerintah adalah memastikan perlindungan hukum bagi pembela HAM.

Pigai akan mengirimkan perwakilan di Kantor HAM wilayah Jawa Tengah untuk memeriksa langsung kejadian yang melibatkan pemilik pesantren tersebut.

Upaya pemerintah dalam mencampuri urusan para pembela HAM dengan cara sertifikasi malah berpotensi melanggar hak asasi manusia itu sendiri.

Imparsial menilai wacana mengategorikan siapa saja pembela HAM sebagai upaya sistematis melemahkan gerakan HAM di Indonesia.

Mekanisme tersebut dirancang untuk menyaring klaim aktivis HAM atau bukan sekaligus mencegah penyalahgunaan status dalam proses hukum.

Pigai pun mengatakan, tujuh orang mengalami luka-luka dan sudah mendapat penanganan medis secara intensif sekaligus dimintai keterangan.

Menurut Pigai, dengan adanya laporan polisi terhadap Feri Amsari dan Ubaedillah Badrun dapat membuat pemerintah dicap antikritik dan antidemokrasi.

Pigai menegaskan kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, sehingga tidak dapat dipidana.

Pigai menilai, masyarakat perlu menahan diri untuk tidak mudah terpancing dengan narasi-narasi yang saling membenturkan hanya karena perbedaan agama.

Pigai menegaskan bahwa pernyataan resmi hanya disampaikan melalui media kredibel, kanal resmi, serta akun media sosial yang terverifikasi.

Menteri HAM itu menegaskan seluruh keputusan terkait pergeseran jabatan dilakukan secara profesional dan berbasis kinerja.

KemenHAM RI menyatakan narasi bahwa Menteri HAM menyetujui Yaqut jadi tahanan rumah karena korupsi yang dilakukan sesuai prosedur adalah hoaks.