Indeks Natalius Pigai

Menteri HAM, Natalius Pigai, mengaku belum membaca berita soal pernyataan Prabowo bahwa demo harus berizin dan selesai pukul 18.00.

Pigai meminta aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum kepada aparat yang melanggar saat penembakan gas air mata ke Unisba-Unpas.

Menurut Pigai, penegak hukum tidak seharusnya memidanakan masyarakat sipil seperti Delpedro hanya karena menyampaikan pendapat, pikiran, atau perasaan.

Pigai mengeklaim, langkah-langkah yang diminta oleh Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, telah dilakukan pemerintah Indonesia di kepemimpiann Prabowo.

Pigai belum menanggapi lebih jauh terkait langkah pengawasan terhadap aparat kepolisian di lapangan.

Pigai menuturkan, pemblokiran rekening perusahaan yang dinilai pelanggar HAM dapat dilaksanakan setelah 2028 karena baru membuat MoU setelah 2028.

Menteri HAM, Natalius Pigai, mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Natalius Pigai mengatakan negara berhak melarang pengibaran bendera one piece lantaran melanggar hukum dan sebagai bentuk makar.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan transfer data pribadi WNI ke AS tak melanggar HAM karena sesuai UU PDP dan dilakukan secara terukur.

Pigai menilai mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat selama belasan tahun, karena minimnya perhatian, baik di eksekutif maupun legislatif.

Wacana peleburan lembaga HAM menjadi satu wadah agar nantinya Indonesia memiliki satu perwakilan khusus yang bisa duduk di PBB.

Natalius Pigai mengatakan saat ini aktor pelanggar HAM di dunia telah banyak mengalami perubahan, semula didominasi aktor negara, kini aktor non-negara.

Natalius Pigai ingin korporasi maupun individu juga bisa menjadi aktor pelanggaran HAM, tak hanya pemerintah saja.

Natalius Pigai menginginkan tindak pidana korupsi masuk kategori pelanggaran HAM dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Grab tekankan pentingnya pendekatan kolaboratif untuk menguatkan ekosistem transportasi daring.

Kementerian HAM mengusut peristiwa dugaan pembubaran retret pelajar Kristen oleh sekelompok masyarakat di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.

Kementerian HAM juga meminta UNHCR untuk memperhatikan para pekerja migran, pencari suaka, dan orang berdarah Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Perwakilan demonstran dari Papua menemui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, usai berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian HAM.

Natalius Pigai, enggan mengomentari Dedi Mulyadi (Demul), yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat utama mendapatkan bansos.

Natalius Pigai meyakini tidak akan ada hukuman fisik pada program mengirim siswa bermasalah ke barak militer yang dibuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.