Indeks Natalius Pigai

Menurut Pigai, KemenHAM berkepentingan mengawal implementasi UU Reforma Agraria karena kementeriannya setiap hari menerima laporan konflik pertanahan.

Pigai menyebut TPNPB-OPM selalu menguasai opini publik karena bertindak cepat mengunggah berbagai klaim yang disertai bukti visual ke dunia maya.

Menurut Pigai, Prabowo khusus menyentil kelompok pakar yang sebenarnya adalah partisan partai dan influencer.

Menteri HAM, Natalius Pigai, mengatakan pemekaran wilayah di Papua gagal meredam eskalasi perlawanan OPM.

Pigai pun mengaku siap mundur dari jabatan Menteri HAM apabila regulasi yang diminta tidak segera diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam pemberitaan Tirto, Pigai justru meminta pelaku penembakan terhadap warga sipil dicari dan diproses secara hukum.

Bagi Natalius Pigai, unit tersebut penting untuk memulihkan mereka yang menjadi korban keracunan MBG.

Natalius Pigai menegaskan teror itu mesti ditanggapi serius lantaran menyangkut kekerasan terhadap institusi Hak Asasi Manusia.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, tak sepakat definisi OAP dirumuskan ulang dalam aturan turunan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Menteri HAM Natalius Pigai meminta tim hukum Andrie Yunus melanjutkan perkara penyiraman air keras ke tahap kasasi hingga peninjauan kembali (PK).

APINDO berpandangan bahwa harus terdapat kejelasan mengenai dasar kewenangan, definisi pelanggaran, hingga prinsip proporsionalitas sanksi.

Menurut Pigai, bentrokan di Matraman merupakan murni kriminalitas di lapangan.

Menurut Pigai, masyarakat sipil seharusnya tidak diberi ruang untuk melakukan aksi vigilante atau main hakim sendiri.

Pigai berharap sayembara itu hanya candaan belaka dan tidak serius dilakukan meski Dede merogoh kocek sendiri.

Menteri HAM Natalius Pigai bantah hoaks yang menyebut dirinya minta masyarakat belanja Rp1 juta di Koperasi Desa Merah Putih. Komdigi pastikan itu fitnah.

TNI dan Polri tegaskan syarat sertifikat HAM usulan Menteri HAM Natalius Pigai belum berlaku dalam prosedur kenaikan pangkat saat ini.

Ide Natalius Pigai terkait sertifikasi HAM bagi ASN dan TNI-Polri perlu dikaji secara serius dan komprehensif agar tak menjadi kertas sertifikat saja.

Menurut Pigai, maraknya perundungan di Indonesia juga terjadi akibat kelalaian aparat pemerintah dan penegak hukum yang membiarkan perundungan terjadi.

Siaran pers KemenHAM menyatakan Pigai tercatat tidak pernah memberikan keterangan publik terkait imbauan agar masyarakat belanja Rp1 juta per bulan Kopdes.

Ernie menilai mutasinya melanggar administratif dan tanpa melalui pengambilan keputusan yang transparan dan objektif.