Indeks Natalius Pigai

Pigai akan mengirimkan perwakilan di Kantor HAM wilayah Jawa Tengah untuk memeriksa langsung kejadian yang melibatkan pemilik pesantren tersebut.

Upaya pemerintah dalam mencampuri urusan para pembela HAM dengan cara sertifikasi malah berpotensi melanggar hak asasi manusia itu sendiri.

Imparsial menilai wacana mengategorikan siapa saja pembela HAM sebagai upaya sistematis melemahkan gerakan HAM di Indonesia.

Mekanisme tersebut dirancang untuk menyaring klaim aktivis HAM atau bukan sekaligus mencegah penyalahgunaan status dalam proses hukum.

Pigai pun mengatakan, tujuh orang mengalami luka-luka dan sudah mendapat penanganan medis secara intensif sekaligus dimintai keterangan.

Menurut Pigai, dengan adanya laporan polisi terhadap Feri Amsari dan Ubaedillah Badrun dapat membuat pemerintah dicap antikritik dan antidemokrasi.

Pigai menegaskan kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, sehingga tidak dapat dipidana.

Pigai menilai, masyarakat perlu menahan diri untuk tidak mudah terpancing dengan narasi-narasi yang saling membenturkan hanya karena perbedaan agama.

Pigai menegaskan bahwa pernyataan resmi hanya disampaikan melalui media kredibel, kanal resmi, serta akun media sosial yang terverifikasi.

Menteri HAM itu menegaskan seluruh keputusan terkait pergeseran jabatan dilakukan secara profesional dan berbasis kinerja.

KemenHAM RI menyatakan narasi bahwa Menteri HAM menyetujui Yaqut jadi tahanan rumah karena korupsi yang dilakukan sesuai prosedur adalah hoaks.

Hoaks yang dimaksud Pigai yakni soal pemberian status tahanan rumah eks Menag Yaqut Cholil Qoumas maupun soal kasus penyiraman air keras aktivis KontraS.

Debby menilai, SK mutasi telah melanggar prosedur administratif dan diterbitkan tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan objektif.

Kementerian HAM meluncurkan program Kelas HAM bagi jurnalis dan berencana membahas regulasi untuk melindungi media konvensional dari disrupsi media sosial.

Rocky khawatir debat terbuka di televisi justru memunculkan persepsi seolah-olah HAM ditentukan oleh siapa yang menang adu argumen.

Meski begitu, Pigai mengatakan tidak akan mengintervensi proses hukum yang tengah berjalan.

Katanya, Komnas HAM akan memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, termasuk pemanggilan paksa dan penuntutan.

Kata Pigai, MBG yang dilaksanakan pada pemerintahan Prabowo-Gibran ini merupakan amanah rakyat yang sejalan dengan permintaan PBB.

Pigai berdalih hukum tidak akan dijadikan sebagai alat oleh penguasa untuk menjustifikasi kebenaran dan membungkam masyarakat.

Unit penyidikan di Komnas HAM ini akan diusulkan di Revisi UU Hak Asasi Manusia.