Indeks Natalius Pigai

Natalius Pigai menargetkan setidaknya Indonesia bisa melakukan penilaian HAM terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan hingga saat ini fokus pemerintah masih berada pada proses penanganan darurat bencana.

Lokasi pertama yang menjadi Kampung Redam pertama di Indonesia adalah Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan.

Komnas HAM meminta Natalius Pigai memperhatikan aspek penting seperti memastikan persepsi masyarakat tentang HAM sudah benar, sebelum merevisi UU HAM.

Pigai mengatakan, Kementerian HAM tidak pernah memberikan rekomendasi maupun diminta untuk mengajukan nama yang akan dinobatkan sebagai pahlawan nasional.

Natalius Pigai mengultimatum lembaga dan kementerian yang mengurusi dunia pendidikan lekas membuat aturan guna menekan kasus bullying.

Natalius Pigai enggan menjelaskan alasan tidak menggunakan nama Soeharto sebagai nama gedung di Kementerian HAM.

Proses itu dilakukan dengan berkomunikasi kepada sejumlah elemen masyarakat HAM.

Pigai juga meminta pihak kepolisian untuk mengusut kemungkinan ada keterkaitan antara dugaan bullying dengan kematian Timothy.

Natalius Pigai mengaku mendapatkan informasi perundungan di Universitas Udayana dari media sosial.

Natalius Pigai meminta kepada para lembaga survei untuk tidak lagi menyampaikan kritik hingga dia menyelesaikan jabatannya di kabinet Prabowo-Gibran.

Natalius Pigai menuding lembaga survei di Indonesia rentan melakukan survei dengan tidak objektif dan mengedepankan konsep suka tidak suka.

Pigai mengatakan penyimpangan yang terjadi dalam program MBG bersumber dari masalah fungsi administrasi dan manajemen.

Natalius Pigai mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) 99,99 persen berhasil.

Natalius Pigai memastikan Presiden Prabowo Subianto akan terus mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pigai meminta publik tidak terburu-buru menyebut tiga demonstran itu hilang secara paksa sehingga perlu dilakukan penelusuran di lokasi terakhir.

Pigai mengeklaim, Tim Reformasi Polri akan bekerja dengan baik dan dipastikan ada mantan Polisi meski tidak menyebutkan namanya.

Pigai menilai, pengaturan sanksi tersebut dapat memperkuat posisi Komnas HAM, terutama pada saat menerbitkan rekomendasi, dalam revisi UU HAM.

Yang paling dibutuhkan secara substantif adalah ruang partisipasi bermakna bagi publik di proses pengambilan kebijakan.

Natalius Pigai menjelaskan usulannya untuk menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI sebagai langkah memperkuat praktik demokrasi substantif.