Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menyebut tragedi kematian siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga tak mampu membeli alat sekolah merupakan kesalahan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
"Jujur saya harus sampaikan kesalahan itu ada di masyarakat itu sendiri tidak mau saling bantu. Yang kedua adalah kepala desa, lurah tidak mau membantu, RT tidak mau membantu, RW tidak mau membantu, camat tidak mau membantu, dan Bupati, wali kota juga tidak mau membantu," kata Pigai saat konferensi pers di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).
Kata Pigai, pemerintah pusat tidak bisa disalahkan atas tragedi ini lantaran telah menggelontorkan dana lewat APBN untuk masing-masing daerah termasuk untuk mendukung pemenuhan sarana pendidikan.
"Uang sudah dikasih semua ke daerah seluruh anggaran sudah dikasih kebijakan sudah dilakukan oleh Presiden oleh karena itu, maka yang salah itu adalah pelaksanaan-pelaksanaan di lapangan," ujar Pigai.
Lebih lanjut, Pigai mengatakan, pendataan penduduk juga menjadi permasalahan. Katanya, bantuan terkadang tidak sampai kepada masyarakat yang tinggal tidak sesuai dengan keterangan tempat tinggal di KTP.
"Pemerintah yang dia tempati atau dia hidup tidak mau ingin membantu ini salah satu problem yang serius saya sudah temukan dalam beberapa kebijakan ketika terjadi peristiwa-peristiwa di masyarakat itu ketika pemerintah daerahnya mau membantu mereka cek, mana KTP kamu? Oh kamu di Kabupaten A. Nanti kamu tidak dibiayai oleh kami. Kami tidak mau tanggung karena kamu masuk Kabupaten A, maka silakan pergi urus Kabupaten A," tutur Pigai.
Oleh karena itu, kata Pigai, harus dilakukan perbaikan khususnya pada Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah NTT terutama terkait dengan administrasi penduduk. Katanya, jangan sampai hanya karena administrasi, pemerintah tidak mau bertanggung jawab kepada masyarakat.
Pigai juga meminta kepada pemerintah daerah untuk membuat buku putih atau buku panduan penanganan kemiskinan ektrim dalam bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi.
Dia menegaskan, kejadian yang menimpa siswa di NTT ini murni kesalahan implementasi di lapangan dan kelalaian Pemerintah Daerah. Pigai menekankan pemerintah pusat telah menyediakan anggaran untuk pemenuhan HAM.
"Kalau Bapak Presiden tidak kasih anggaran tidak kasih program-program mengelontorkan dana triliunan itu bisa, pemerintah pusat disalahkan tapi kalau pemerintah sudah kasih semuanya kok kenapa tidak manfaatkan secara tepat sasaran," kata Pigai.
Dia juga mengatakan bahwa Kanwil Kementerian HAM di NTT telah berkoordinasi dengan Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan akan turun langsung menemui keluarga korban Sabtu (7/2/2026) mendatang.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Andrian Pratama Taher
