Pigai Sebut Prabowo Tak Lakukan Reshuffle Dalam Waktu Dekat

tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan ia yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto tak akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle terhadap para menterinya dalam waktu dekat. Menurutnya, isu ini juga sebelumnya sudah dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Kan Mensesneg [Menteri Sekretaris Negara] sudah bilang tidak ada. Kalau Mensesneg bilang tidak ada, itu tidak mungkin akan ada. Mensesneg lho. Mensesneg mengatakan tidak ada. Berarti tidak mungkin akan ada karena ini menyangkut integritas atas pernyataan," kata Pigai kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/2/2026).

Pigai meminta agar semua pihak menghormati pernyataan Prasetyo Hadi terkait dengan reshuffle kabinet.

"Itu kan sama aja dengan tidak menghormati pernyataan dari pemimpin negara. Kalau pemimpin negara keluarkan pernyataan itu harus hormati juga dong ya," katanya.

Sebagai informasi, isu reshuffle ini mencuat ke permukaan setelah posisi Wakil Menteri Keuangan ditinggal Thomas Djiwandono yang ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Akan tetapi, Mensesneg Prasetyo Hadi membantahnya dan mengatakan hanya ada pelantikan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030.

"Enggak ada [reshuffle]," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (28/1/2026)

Terbaru, Prasetyo mengatakan bahwa perombakan jajaran menteri atau reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan tersebut hanya diketahui dan ditentukan oleh Presiden.

“Bilamana kemudian Bapak Presiden misalnya merasa perlu melakukan perbaikan atau perlu melakukan pergantian, ya itu sepenuhnya beliau yang tahu,” kata Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Prasetyo menjelaskan, Presiden secara berkelanjutan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya dalam pelaksanaan program dan tugas di kementerian serta lembaga. Namun, ia menegaskan evaluasi tersebut tidak dilakukan melalui forum khusus.

“Yang perlu dipahami masalah kabinet, ini kan hak prerogatif dari Bapak Presiden dan kemudian Bapak Presiden tentu setiap hari melakukan evaluasi. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti satu forum khusus untuk mengevaluasi,” ujarnya.

Ia menyebut Presiden hanya akan melakukan reshuffle jika memang terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam jalannya pemerintahan.