Masuk tirto.id
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google
tirto.id - Pengamat politik, Rocky Gerung, menilai rencana debat ilmiah terbuka antara Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, dan Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Zainal Arifin Mochtar alias Uceng, sebagai langkah yang kurang bijak. Rocky bahkan menyebut rencana adu argumen terbuka itu sebagai peristiwa yang “absurd”.
“Ini debat yang paling absurd. Kalau Uceng debat sama Menteri Pertahanan, itu masuk akal. Kalau Pigai debat sama Menteri Dalam Negeri, itu masuk akal. Ini dua orang yang betul-betul datang dari bus kota yang sama, bus HAM yang sama. Itu mau debat,” kata Rocky dalam keterangannya, dilansir dari Antara, Sabtu (28/2/2026).
Menurut dia, perdebatan tersebut berisiko lebih menonjolkan sensasi ketimbang substansi. Karena itu, dia menyarankan agar rencana debat tersebut dihentikan.
“Jadi, saya ingin ini dihindari, dihalangi aja, dibatalin. Itu sensasinya akan lebih tinggi dari sekedar substansi,” ujarnya.
Rocky menilai, baik Pigai maupun Zainal sama-sama memahami substansi hak asasi manusia. Dia juga menilai, Zainal memahami hingga aspek filosofis, sementara Pigai terlibat langsung dalam perumusan regulasi.
“Profesor Uceng pasti mengerti substansi bahkan filosofi dari hak asasi manusia. Tapi Pigai terlibat dalam pembuatan regulasi untuk merawat penghormatan kepada hak asasi manusia,” ucapnya.
Rocky khawatir debat terbuka di televisi justru memunculkan persepsi seolah-olah HAM ditentukan oleh siapa yang menang adu argumen.
“Jadi seolah-olah kalau Pigai yang menang, lalu HAM itu ditentukan oleh Pigai. Kalau Uceng yang menang, HAM itu ditentukan oleh Uceng, kan itu artinya akan ada pembelahan lagi tentang isu itu,” tuturnya.
Rocky menegaskan, secara prinsipil, HAM tidak perlu diperdebatkan dalam format menang-kalah karena sifatnya sudah universal.
“HAM itu udah final. Dia sifatnya universal. Dia datang dari nature manusia untuk saling merawat kemerdekaan,” katanya.
Menurut Rocky, diskursus HAM memang penting. Namun, harus dibedakan antara perdebatan kebijakan dengan perdebatan filosofis. Dia menganggap ruang publik seperti televisi bukan tempat yang tepat untuk membedah fondasi intelektual HAM.
“Perdebatan tentang hal itu tidak diperlukan. Karena kalau mau debat itu habis-habisan datang ke universitas, karena di situ ada stok pengetahuan yang bisa diuji secara maksimal. Bukan di dalam debat-debat talkshow,” tegasnya.
Rocky juga menyinggung polemik yang menyeret isu HAM dalam perdebatan kebijakan publik, termasuk program makan bergizi gratis (MBG). Dia berujar, perbedaan seharusnya difokuskan pada desain dan regulasi kebijakan, bukan pada fondasi HAM itu sendiri.
“Problemnya problem regulasi itu. Problemnya problem fokus. Bukan problem mendasar di situ. Tetap pendidikan adalah hak dasar. Tetap pendidikan kesehatan, gizi itu adalah hak manusia,” katanya.
Baca juga artikel terkait HAK ASASI MANUSIA
tirto.id - Sosial Budaya
Sumber: Antara
Editor: Bayu Septianto
Editor: Bayu Septianto
