Indeks Hak Asasi Manusia

Lokasi pertama yang menjadi Kampung Redam pertama di Indonesia adalah Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan.

Natalius Pigai enggan menjelaskan alasan tidak menggunakan nama Soeharto sebagai nama gedung di Kementerian HAM.

Hingga saat ini terdapat 10 desa di Indonesia yang sudah menyandang status Desa Sadar HAM.

Komnas HAM menilai, isi RUU HAM yang digagas pemerintah melemahkan tugas Komnas HAM serta menghilangkan semangat independensi Komnas HAM.

Pelajari perbedaan HAM dan hak warga negara dalam artikel ini. Klik untuk pahami hak universal vs hak nasional sekarang!

Menurut Pigai tindak pidana korupsi yang masuk dalam pelanggaran HAM adalah yang berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat luas.

Pigai menilai, pengaturan sanksi tersebut dapat memperkuat posisi Komnas HAM, terutama pada saat menerbitkan rekomendasi, dalam revisi UU HAM.

Komnas HAM menilai, setiap lembaga HAM memiliki landasan hukum berbeda-beda sehingga tidak bisa asal digabung atau tetap dipisah.

Natalius Pigai ingin korporasi maupun individu juga bisa menjadi aktor pelanggaran HAM, tak hanya pemerintah saja.

Grab tekankan pentingnya pendekatan kolaboratif untuk menguatkan ekosistem transportasi daring.

Kementerian HAM sebut skema kemitraan ojol tidak boleh digunakan oleh aplikator sebagai dalih untuk menghindari kewajiban hukum.

Kementerian HAM mengusut peristiwa dugaan pembubaran retret pelajar Kristen oleh sekelompok masyarakat di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.

Otto Hasibuan bilang konflik yang terjadi di daerah yang harus diselesaikan dengan pendekatan HAM.

Fadli Zon juga bilang, proyek penulisan sejarah ulang bukan untuk menulis tentang sejarah hak asasi manusia, tapi sejarah Indonesia.

Adang Daradjatun berjanji Komisi III DPR berpihak pada kepentingan HAM dalam menyusun RUU KUHAP.

Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan Abral korban pembunuhan di luar hukum. Sementara keterangan TNI menyebut dia lompat ke jurang dan kemudian dibunuh OPM.

KemenHAM mengusulkan untuk menerbitkan peraturan presiden (perpres) uji tuntas HAM agar perusahaan wajib mematuhi prinsip HAM.

Perwakilan demonstran dari Papua menemui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, usai berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian HAM.

Kementerian HAM juga akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital selaku pengawas aplikator.

Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mensyaratkan vasektomi bagi penerima bansos berpotensi melanggar HAM dan UU TPKS.