Indeks Hak Asasi Manusia

Pemerintah membentuk pokja khusus untuk menyelesaikan kebuntuan penanganan 13 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang selama ini mangkrak.

Penertiban bendera di Pidie berujung peluru, mengoyak damai dan membuka kembali luka lama Aceh. Satu nyawa melayang di tempat ibadah.

Komnas HAM menilai draf baru RUU HAM melemahkan peran kelembagaan. Rekomendasi tak lagi mengikat dan hak warga adat belum diakomodasi.

Menteri HAM Natalius Pigai sebut kepatuhan terhadap instrumen PRISMA bisa dongkrak nilai saham perusahaan di bursa dunia seperti New York & London.

Saurlin menjelaskan bahwa pemantauan tidak terbatas pada sektor kesehatan semata, tetapi juga turut mencermati pemenuhan hak-hak dasar warga.

Pigai menyebut 7.000 korban pelanggaran HAM berat masa lalu menunggu pemulihan. Pelaksanaannya menanti instruksi Presiden Prabowo dan verifikasi data.

Pigai pun mengaku siap mundur dari jabatan Menteri HAM apabila regulasi yang diminta tidak segera diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Komnas HAM bentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia usut dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli). SPDPP dikirim ke Jaksa Agung.

APINDO berpandangan bahwa harus terdapat kejelasan mengenai dasar kewenangan, definisi pelanggaran, hingga prinsip proporsionalitas sanksi.

Kemenham kukuhkan 188 Penggerak HAM desa kloter pertama sekaligus meluncurkan aplikasi Desa Binaan Sadar HAM.

Ide Natalius Pigai terkait sertifikasi HAM bagi ASN dan TNI-Polri perlu dikaji secara serius dan komprehensif agar tak menjadi kertas sertifikat saja.

Pigai berharap DPR mempertahankan pasal-pasal strategis di RUU tersebut, terutama berkaitan kewenangan penyidikan dan penguatan independensi Komnas HAM.

Perpres RAN HAM dapat menjadi fondasi pemerintah memperkuat perlindungan hak sipil dan memperlihatkan keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan, praktik penyiksaan dalam berbagai bentuk masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Komnas HAM menilai praktik penyiksaan juga belum benar-benar hilang dari sistem penegakan hukum sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih kuat.

Perluasan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi keenam ini dilakukan dengan adanya penambahan kelompok sasaran baru.

Menurut Pigai mediator non-hakim akan membantu menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi di pengadilan.

Program pendidikan HAM di Indonesia melibatkan peserta dalam jumlah besar, melampaui rekor dunia yang dipegang oleh Uruguay.

RUU HAM harus diarahkan memperkuat perlindungan warga negara, sehingga LNHAM harus diperkuat sebagai lembaga independen, profesional, dan akuntabel.

Wahyudin mengatakan, penghapusan yang harus melalui putusan pengadilan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kebebasan bereskpresi.