Indeks Hak Asasi Manusia

Pigai Pastikan Perluasan Kewenangan Komnas HAM Masuk di RUU HAM
Pigai berharap DPR mempertahankan pasal-pasal strategis di RUU tersebut, terutama berkaitan kewenangan penyidikan dan penguatan independensi Komnas HAM.

Alasan Perpres RANHAM Mendesak Segera Diterbitkan Prabowo
Perpres RAN HAM dapat menjadi fondasi pemerintah memperkuat perlindungan hak sipil dan memperlihatkan keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.

Komnas HAM Terima 151 Aduan Penyiksaan selama 2024-Mei 2026
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan, praktik penyiksaan dalam berbagai bentuk masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Komnas HAM Terima 151 Aduan Penyiksaan dari 2024 hingga Mei 2026
Komnas HAM menilai praktik penyiksaan juga belum benar-benar hilang dari sistem penegakan hukum sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih kuat.

Pemerintah Perluas Cakupan Rencana Aksi Nasional HAM Gen-6
Perluasan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi keenam ini dilakukan dengan adanya penambahan kelompok sasaran baru.

Kementerian HAM Siapkan 110 Mediator Non-hakim di Pengadilan
Menurut Pigai mediator non-hakim akan membantu menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi di pengadilan.

Pigai: Indonesia Berpeluang Pecahkan Rekor Dunia Pendidikan HAM
Program pendidikan HAM di Indonesia melibatkan peserta dalam jumlah besar, melampaui rekor dunia yang dipegang oleh Uruguay.

RUU HAM Diharapkan Perkuat Sistem Perlindungan oleh Lembaga HAM
RUU HAM harus diarahkan memperkuat perlindungan warga negara, sehingga LNHAM harus diperkuat sebagai lembaga independen, profesional, dan akuntabel.

Kemenham: Revisi UU HAM Perkuat Hak Penghapusan Jejak Digital
Wahyudin mengatakan, penghapusan yang harus melalui putusan pengadilan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kebebasan bereskpresi.

Kemenham: UU HAM Sudah Puluhan Tahun, Tak Bisa Tampung Perubahan
Telah banyak hal baru terkait hak asasi manusia yang muncul di tengah perubahan global.

Natalius Pigai: Begal Tak Boleh Ditembak Langsung di Tempat
Natalius Pigai menegaskan menembak pelaku kejahatan di tempat melanggar hak asasi manusia.

Revisi UU HAM Jangan Sampai Lemahkan Pembela HAM dan Lembaganya
Penguatan kelembagaan Komnas HAM dan lembaga HAM lainnya adalah salah satu yang harus didorong dalam revisi UU HAM.

Natalius Pigai: RUU HAM Atur Hak Hapus Jejak Digital Negatif
Menteri HAM Natalius Pigai usulkan pasal Right to be Forgotten dalam RUU HAM guna hapus jejak digital negatif bagi warga yang tidak terbukti bersalah.

Menilik Urgensi Wacana Pemerintah Uji Status Aktivis Pembela HAM
Upaya pemerintah dalam mencampuri urusan para pembela HAM dengan cara sertifikasi malah berpotensi melanggar hak asasi manusia itu sendiri.

DPR: Tim Asesor Aktivis HAM Berpotensi Lindungi Pelanggar HAM
Andreas menilai, secara umum, pelanggar HAM kerap berasal dari kelompok yang memiliki kekuasaan, sumber daya finansial, maupun kekuatan bersenjata.

Upaya Pemerintah Tentukan Status Aktivis HAM Dinilai Berbahaya
Imparsial menilai wacana mengategorikan siapa saja pembela HAM sebagai upaya sistematis melemahkan gerakan HAM di Indonesia.

Kementerian HAM Launching Program Media Pers dan Peradaban HAM
Kementerian HAM meluncurkan program Kelas HAM bagi jurnalis dan berencana membahas regulasi untuk melindungi media konvensional dari disrupsi media sosial.

Rocky Gerung Nilai Rencana Debat Pigai-Zainal Tak Perlu Digelar
Rocky khawatir debat terbuka di televisi justru memunculkan persepsi seolah-olah HAM ditentukan oleh siapa yang menang adu argumen.

Wamen HAM Nilai Hukuman Kebiri ke Pelaku KS Anak Tak Manusiawi
Mugiyanto menyebut bahwa pemberian hukuman bukan dilakukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan.

Wamen HAM: Brimob Aniaya Anak di Maluku Langgar UU HAM
Kementerian HAM akan memastikan korban dan keluarganya mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan.
Masuk tirto.id








