Indeks Hak Asasi Manusia

Komnas HAM bentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia usut dugaan pelanggaran HAM berat Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli). SPDPP dikirim ke Jaksa Agung.

APINDO berpandangan bahwa harus terdapat kejelasan mengenai dasar kewenangan, definisi pelanggaran, hingga prinsip proporsionalitas sanksi.

Kemenham kukuhkan 188 Penggerak HAM desa kloter pertama sekaligus meluncurkan aplikasi Desa Binaan Sadar HAM.

Ide Natalius Pigai terkait sertifikasi HAM bagi ASN dan TNI-Polri perlu dikaji secara serius dan komprehensif agar tak menjadi kertas sertifikat saja.

Pigai berharap DPR mempertahankan pasal-pasal strategis di RUU tersebut, terutama berkaitan kewenangan penyidikan dan penguatan independensi Komnas HAM.

Perpres RAN HAM dapat menjadi fondasi pemerintah memperkuat perlindungan hak sipil dan memperlihatkan keberpihakan negara terhadap kelompok rentan.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan, praktik penyiksaan dalam berbagai bentuk masih menjadi persoalan serius di Indonesia.

Komnas HAM menilai praktik penyiksaan juga belum benar-benar hilang dari sistem penegakan hukum sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih kuat.

Perluasan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) generasi keenam ini dilakukan dengan adanya penambahan kelompok sasaran baru.

Menurut Pigai mediator non-hakim akan membantu menyelesaikan perkara melalui jalur mediasi di pengadilan.

Program pendidikan HAM di Indonesia melibatkan peserta dalam jumlah besar, melampaui rekor dunia yang dipegang oleh Uruguay.

RUU HAM harus diarahkan memperkuat perlindungan warga negara, sehingga LNHAM harus diperkuat sebagai lembaga independen, profesional, dan akuntabel.

Wahyudin mengatakan, penghapusan yang harus melalui putusan pengadilan harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kebebasan bereskpresi.

Telah banyak hal baru terkait hak asasi manusia yang muncul di tengah perubahan global.

Natalius Pigai menegaskan menembak pelaku kejahatan di tempat melanggar hak asasi manusia.

Penguatan kelembagaan Komnas HAM dan lembaga HAM lainnya adalah salah satu yang harus didorong dalam revisi UU HAM.

Menteri HAM Natalius Pigai usulkan pasal Right to be Forgotten dalam RUU HAM guna hapus jejak digital negatif bagi warga yang tidak terbukti bersalah.

Upaya pemerintah dalam mencampuri urusan para pembela HAM dengan cara sertifikasi malah berpotensi melanggar hak asasi manusia itu sendiri.

Andreas menilai, secara umum, pelanggar HAM kerap berasal dari kelompok yang memiliki kekuasaan, sumber daya finansial, maupun kekuatan bersenjata.

Imparsial menilai wacana mengategorikan siapa saja pembela HAM sebagai upaya sistematis melemahkan gerakan HAM di Indonesia.