Indeks Hak Asasi Manusia

Mugiyanto menyebut bahwa pemberian hukuman bukan dilakukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan.

Kementerian HAM akan memastikan korban dan keluarganya mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan.

Unit penyidikan di Komnas HAM ini akan diusulkan di Revisi UU Hak Asasi Manusia.

Pigai klaim, pemerintah pusat tidak bisa disalahkan atas tragedi ini lantaran telah menggelontorkan dana lewat APBN untuk pemenuhan pendidikan.

Pigai bilang, penyusunan rancangan perpres itu menjadi bagian penting dalam memperkuat implementasi prinsip bisnis dan HAM di Indonesia.

Apa saja substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila? Berikut ini penjelasan selengkapnya tentang substansi hak dan kewajiban dalam Pancasila.

LPSK minta aktivis yang menjadi korban teror buat laporan perlindungan saksi dan korban.

Ketergantungan negara pada data HAM LSM diakui Pigai. Indeks HAM resmi diluncurkan sebagai solusi data kredibel milik pemerintah.

Natalius Pigai menargetkan setidaknya Indonesia bisa melakukan penilaian HAM terhadap negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Lokasi pertama yang menjadi Kampung Redam pertama di Indonesia adalah Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan.

Natalius Pigai enggan menjelaskan alasan tidak menggunakan nama Soeharto sebagai nama gedung di Kementerian HAM.

Hingga saat ini terdapat 10 desa di Indonesia yang sudah menyandang status Desa Sadar HAM.

Komnas HAM menilai, isi RUU HAM yang digagas pemerintah melemahkan tugas Komnas HAM serta menghilangkan semangat independensi Komnas HAM.

Pelajari perbedaan HAM dan hak warga negara dalam artikel ini. Klik untuk pahami hak universal vs hak nasional sekarang!

Menurut Pigai tindak pidana korupsi yang masuk dalam pelanggaran HAM adalah yang berdampak terhadap kemaslahatan masyarakat luas.

Pigai menilai, pengaturan sanksi tersebut dapat memperkuat posisi Komnas HAM, terutama pada saat menerbitkan rekomendasi, dalam revisi UU HAM.

Komnas HAM menilai, setiap lembaga HAM memiliki landasan hukum berbeda-beda sehingga tidak bisa asal digabung atau tetap dipisah.

Natalius Pigai ingin korporasi maupun individu juga bisa menjadi aktor pelanggaran HAM, tak hanya pemerintah saja.

Grab tekankan pentingnya pendekatan kolaboratif untuk menguatkan ekosistem transportasi daring.

Kementerian HAM sebut skema kemitraan ojol tidak boleh digunakan oleh aplikator sebagai dalih untuk menghindari kewajiban hukum.