Jika anggota Polri aktif menjadi pimpinan Komnas HAM dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan. Apalagi Polri menjadi institusi paling tinggi dilaporkan.
Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait HAM dalam penanganan COVID-19, namun hingga kini rekomendasi tersebut belum dijalankan.