Indeks Natalius Pigai

Natalius Pigai mengaku mendapatkan informasi perundungan di Universitas Udayana dari media sosial.

Natalius Pigai meminta kepada para lembaga survei untuk tidak lagi menyampaikan kritik hingga dia menyelesaikan jabatannya di kabinet Prabowo-Gibran.

Natalius Pigai menuding lembaga survei di Indonesia rentan melakukan survei dengan tidak objektif dan mengedepankan konsep suka tidak suka.

Pigai mengatakan penyimpangan yang terjadi dalam program MBG bersumber dari masalah fungsi administrasi dan manajemen.

Natalius Pigai mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) 99,99 persen berhasil.

Natalius Pigai memastikan Presiden Prabowo Subianto akan terus mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pigai meminta publik tidak terburu-buru menyebut tiga demonstran itu hilang secara paksa sehingga perlu dilakukan penelusuran di lokasi terakhir.

Pigai mengeklaim, Tim Reformasi Polri akan bekerja dengan baik dan dipastikan ada mantan Polisi meski tidak menyebutkan namanya.

Pigai menilai, pengaturan sanksi tersebut dapat memperkuat posisi Komnas HAM, terutama pada saat menerbitkan rekomendasi, dalam revisi UU HAM.

Yang paling dibutuhkan secara substantif adalah ruang partisipasi bermakna bagi publik di proses pengambilan kebijakan.

Natalius Pigai menjelaskan usulannya untuk menyediakan ruang demonstrasi di halaman gedung DPR RI sebagai langkah memperkuat praktik demokrasi substantif.

Pigai pastikan kebebasan akademik terjaga usai insiden penembakan gas air mata aparat di Uniba-Unpas yang terjadi Senin (2/8/2025) malam.

Natalius Pigai meminta agar masyarakat tak khawatir. Dia menjamin penanganan hukum sejumlah orang yang tengah ditahan akan memenuhi prinsip-prinsip HAM.

Menteri HAM, Natalius Pigai, mengaku belum membaca berita soal pernyataan Prabowo bahwa demo harus berizin dan selesai pukul 18.00.

Pigai meminta aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum kepada aparat yang melanggar saat penembakan gas air mata ke Unisba-Unpas.

Menurut Pigai, penegak hukum tidak seharusnya memidanakan masyarakat sipil seperti Delpedro hanya karena menyampaikan pendapat, pikiran, atau perasaan.

Pigai mengeklaim, langkah-langkah yang diminta oleh Juru Bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, telah dilakukan pemerintah Indonesia di kepemimpiann Prabowo.

Pigai belum menanggapi lebih jauh terkait langkah pengawasan terhadap aparat kepolisian di lapangan.

Pigai menuturkan, pemblokiran rekening perusahaan yang dinilai pelanggar HAM dapat dilaksanakan setelah 2028 karena baru membuat MoU setelah 2028.

Menteri HAM, Natalius Pigai, mengungkapkan pihaknya sedang mempersiapkan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.