Indeks Natalius Pigai

Natalius Pigai mengatakan negara berhak melarang pengibaran bendera one piece lantaran melanggar hukum dan sebagai bentuk makar.

Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan transfer data pribadi WNI ke AS tak melanggar HAM karena sesuai UU PDP dan dilakukan secara terukur.

Pigai menilai mandeknya pembahasan RUU Masyarakat Adat selama belasan tahun, karena minimnya perhatian, baik di eksekutif maupun legislatif.

Wacana peleburan lembaga HAM menjadi satu wadah agar nantinya Indonesia memiliki satu perwakilan khusus yang bisa duduk di PBB.

Natalius Pigai mengatakan saat ini aktor pelanggar HAM di dunia telah banyak mengalami perubahan, semula didominasi aktor negara, kini aktor non-negara.

Natalius Pigai ingin korporasi maupun individu juga bisa menjadi aktor pelanggaran HAM, tak hanya pemerintah saja.

Natalius Pigai menginginkan tindak pidana korupsi masuk kategori pelanggaran HAM dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Grab tekankan pentingnya pendekatan kolaboratif untuk menguatkan ekosistem transportasi daring.

Kementerian HAM mengusut peristiwa dugaan pembubaran retret pelajar Kristen oleh sekelompok masyarakat di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.

Kementerian HAM juga meminta UNHCR untuk memperhatikan para pekerja migran, pencari suaka, dan orang berdarah Indonesia yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Perwakilan demonstran dari Papua menemui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, usai berunjuk rasa di depan Gedung Kementerian HAM.

Natalius Pigai, enggan mengomentari Dedi Mulyadi (Demul), yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat utama mendapatkan bansos.

Natalius Pigai meyakini tidak akan ada hukuman fisik pada program mengirim siswa bermasalah ke barak militer yang dibuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menurut Pigai, mengirim anak bermasalah ke barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

Kata Natalius Pigai, kebijakan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi bukanlah bagian dari kekerasan.

Pigai menilai, permohonan penghapusan SKCK ini, telah menjadi sikap publik yang ditandai adanya dukungan dari DPR dan masyarakat sipil.

Kepala BNN, Komjen Marthinus Hukom, menemui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai membahas terkait legalitas ganja dan kratom.

Cak Imin, menanggapi usulan Menteri HAM, Natalius Pigai, yang ingin menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dalam proses pencarian kerja.

Kementerian HAM belum mendapatkan surat balasan dari Kapolri, terkait permohonan penghapusan SKCK.

Natalius Pigai, menyayangkan insiden penyerangan guru dan tenaga medis oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.