Indeks Natalius Pigai

Natalius Pigai, enggan mengomentari Dedi Mulyadi (Demul), yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat utama mendapatkan bansos.

Natalius Pigai meyakini tidak akan ada hukuman fisik pada program mengirim siswa bermasalah ke barak militer yang dibuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Menurut Pigai, mengirim anak bermasalah ke barak militer bisa diterapkan di seluruh Indonesia.

Kata Natalius Pigai, kebijakan yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi bukanlah bagian dari kekerasan.

Pigai menilai, permohonan penghapusan SKCK ini, telah menjadi sikap publik yang ditandai adanya dukungan dari DPR dan masyarakat sipil.

Kepala BNN, Komjen Marthinus Hukom, menemui Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai membahas terkait legalitas ganja dan kratom.

Cak Imin, menanggapi usulan Menteri HAM, Natalius Pigai, yang ingin menghapus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dalam proses pencarian kerja.

Kementerian HAM belum mendapatkan surat balasan dari Kapolri, terkait permohonan penghapusan SKCK.

Natalius Pigai, menyayangkan insiden penyerangan guru dan tenaga medis oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

SKCK seharusnya lebih difokuskan pada situasi yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar.

Natalius Pigai berharap aparat tak perlu menindak berbasis laporan atas teror yang diterima oleh pihak Tempo.

Natalius Pigai, enggan merespons ihwal pernyataan anggota DPR RI, Ahmad Dhani, yang mengusulkan agar pemain naturalisasi dinikahkan dengan WNI.

Pigai mengingatkan rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian kecuali mengganggu moralitas bangsa seperti pornografi.

Pigai mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo akan memberikan restitusi, melaksanakan rekonsiliasi dan rehabilitasi yang sama seperti pemerintahan Jokowi.

Menteri HAM, Natalius Pigai, membentuk tim sebagai antisipasi atas kebijakan deportasi massal imigran bermasalah Presiden Donald Trump.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menemui Menteri PPPA, Arifah Fauzi, membahas kepastian perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kementerian HAM bersama Kemensos akan melakukan pendataan terhadap para korban pelanggaran HAM.

Nusron mengaku, ATR/BPN belum memenuhi target pendatan sertifikasi hak komunal masih di bawah target dengan angka 3 juta hektar.

Pigai tak ingin gegabah dalam menindak perusahaan swasta dan pemerintah yang tak memenuhi kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Natalius Pigai menyebut 50 persen misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berisikan tentang HAM.