Indeks Natalius Pigai

SKCK seharusnya lebih difokuskan pada situasi yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar.

Natalius Pigai berharap aparat tak perlu menindak berbasis laporan atas teror yang diterima oleh pihak Tempo.

Natalius Pigai, enggan merespons ihwal pernyataan anggota DPR RI, Ahmad Dhani, yang mengusulkan agar pemain naturalisasi dinikahkan dengan WNI.

Pigai mengingatkan rakyat memiliki hak yang hakiki untuk mengekspresikan kesenian kecuali mengganggu moralitas bangsa seperti pornografi.

Pigai mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo akan memberikan restitusi, melaksanakan rekonsiliasi dan rehabilitasi yang sama seperti pemerintahan Jokowi.

Menteri HAM, Natalius Pigai, membentuk tim sebagai antisipasi atas kebijakan deportasi massal imigran bermasalah Presiden Donald Trump.

Menteri HAM, Natalius Pigai, menemui Menteri PPPA, Arifah Fauzi, membahas kepastian perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Kementerian HAM bersama Kemensos akan melakukan pendataan terhadap para korban pelanggaran HAM.

Nusron mengaku, ATR/BPN belum memenuhi target pendatan sertifikasi hak komunal masih di bawah target dengan angka 3 juta hektar.

Pigai tak ingin gegabah dalam menindak perusahaan swasta dan pemerintah yang tak memenuhi kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

Natalius Pigai menyebut 50 persen misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto berisikan tentang HAM.

Pigai menuturkan bahwa Kementerian HAM telah mengutus stafnya untuk menelaah kasus penembakan tersebut.

Tawaran untuk membangun sekolah HAM di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM adalah sementara sebelum ada dana yang memadai.

Daftar program Menteri HAM Natalius Pigai yang menuai kontroversi, ada program Rp100 juta per desa hingga pembangunan Universitas HAM.

Yasonna mendorong Pigai melanjutkan program kabupaten peduli HAM dengan indikator diperjelas daripada buat program Rp100 juta per desa peduli HAM.

Pigai juga mengklarifikasi soal keinginannya untuk  memiliki anggaran Rp20T untuk Kementerian HAM.

Yasonna meminta Pigai duduk bersama dengan Yusril agar tak berbeda pandangan soal penyelesaian nonyudisial 13 pelanggaran HAM di Indonesia.

Politikus PDIP, Yasonna Laoly, menilai anggaran Rp20 triliun tak harus dari Kementerian HAM, tetapi bisa melibatkan kementerian yang lain.

Ketimbang bikin universitas baru, Menteri Pigai harusnya memperkuat instrumen pendidikan HAM yang sudah ter-install di beberapa kampus.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta Pigai mengkoordinasikan niatnya itu dengan pemerintah terlebih dahulu.