tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, enggan mengomentari wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (Demul), yang ingin menjadikan vasektomi sebagai syarat utama mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Dia menyebut rencana tersebut masih merupakan wacana belaka yang tidak perlu dikomentari dan hanya bisa dijadikan sebagai catatan.
"Kalau namanya juga wacana, untuk apa saya jawab, tetapi itu jadi catatan untuk kami tanya, tetapi kalau wacana saya tidak bisa beropini lebih dahulu," kata Pigai saat konferensi pers di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).
Dia enggan menanggapi ketika ditanya soal apakan rencana ini berpotensi program yang melanggar HAM. "Nanti, nanti, kami tanya dulu," ucap Pigai.
Sebelumnya, Dedi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program Keluarga Berencana (KB) termasuk vasektomi sebagai syarat utama untuk bisa mendapatkan bantuan.
Dia mengatakan, langkah tersebut bisa dijadikan sebagai solusi atas fenomena banyaknya keluarga miskin yang melahirkan secara caesar dengan biaya yang tidak terjangkau.
Rencana vasektomi menjadi syarat bansos ini, bukan menjadi satu-satunya rencana program milik Dedi yang kontroversial.
Bahkan, ada program Dedi yang saat ini telah diterapkan dan mengundang banyak pro kontra yaitu mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk diberikan pendidikan karakter.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id


































