Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh atensi besar pada upaya perbaikan institusi Polri. Oleh karena itu, Pigai memastikan pemerintah sangat mempertimbangkan wacana pembentukan Tim Reformasi Polri.
"Presiden memang sudah bersikap untuk melakukan evaluasi kepolisian dan akan dilakukan dalam waktu yang cepat karena itu sudah menjadi fungsi Presiden," kata Pigai saat ditemui dalam acara pembahasan DIM Revisi UU Pemilu di Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025).
Pigai menuturkan, muatan reformasi Korps Bhayangkara bertujuan menghadrikan kerja-kerja penegakan hukum yang lebih baik. Oleh karena itu, perubahan bukan bicara pergantian orang tertentu dari jabatannya, tetapi lebih pada mengubah kultur seperti pendidikan kepolisian yang menunjang profesionalisme aparat.
"Reformasi institusi kepolisian untuk kepolisian yang lebih progresif, kepolisian yang lebih profesional, kepolisian yang lebih kredibel, akuntabel, dan memberi rasa keadilan dalam proses pendidikan hukum yang pada masa yang akan datang," katanya.
Mantan Komisioner Komnas HAM ini bilang, sejumlah nama telah disiapkan mengisi tim reformasi Polri. Tanpa menyebut nama, dia memastikan ada sejumlah nama besar yang digadang-gadang memiliki kapasitas dan rekam jejak teruji.
"Jadi holistik reformasi dilakukan oleh senior-senior. Oleh senior yang prominent. Ada akademisi, ada mantan jenderal polisi. Paling mungkin satu orang yang dari (mantan polisi), tapi semua yang dilibatkan profesional," ucapnya.
Tirto sudah berupaya menanyakan kebenaran pembentukan Tim Reformasi Polri kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, tetapi belum ada balasan hingga berita ini tayang.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, meragukan kinerja tim reformasi kepolisian akan bisa mengatasi persoalan laten di tubuh kepolisian, mulai dari aksi represif aparat saat merespons aksi massa hingga prosedur penahanan.
Salah satu tanya yang jadi keraguan adalah kemungkinan Presiden Prabowo bisa menjamin siapa saja yang terlibat adalah mereka yang progresif, bukan pihak yang tersandera konflik kepentingan.
“Kami jadi ragu kalau tim (berasal) dari internal kepolisian atau Kompolnas,” kata dia.
Oleh karena itu, Isnur menilai, Prabowo patut melibatkan unsur masyarakat atau di luar kepolisian seperti akademisi. Bukan sembarang akademisi, tapi mereka yang kritis dan memiliki rekam jejak kerja-kerja reformasi kepolisian.
“Yang kami desak adalah tim yang dibentuk ini mesti terdiri dari sosok-sosok yang independen, berintegritas dan merupakan sosok yang representatif,” katanya.
Penulis: Rohman Wibowo
Editor: Andrian Pratama Taher
