tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto, telah mempersiapkan Keputusan Presiden (Keppres) soal pembentukan Tim Reformasi Polri.
"Kalau hal yang ini saya konkret, karena Pak Presiden berbicara membacakan kepada saya, dia bilang 'Prof ini segera nanti kita akan bentuk Komisi Reformasi Kepolisian' ini dan akan bekerja mungkin beberapa bulan nanti kita harapkan sudah ada hasilnya disampaikan kepada saya," kata Yusril di Gedung Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025).
Kata Yusril, Tim Reformasi Polri akan segera dilantik dalam waktu dekat ini. Dia menyebut, Prabowo juga akan segera menjelaskan secara pasti tugas dari tim tersebut.
"Kalau ini memang sudah disiapkan Keppres-nya dan mungkin akan segera dilantik ya sehari dua hari dan kita lihat lah dalam Keppres-nya nanti berapa lama dia berikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden," tuturnya.
Dia juga menegaskan bahwa Tim Reformasi Polri akan memiliki tugas yang berbeda dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Tim ini, kata Yusril, akan fokus pada reformasi atau pengkajian ulang terhadap kedudukan, ruang lingkup, tugas, dan kewenangan Kepolisan.
Yusril juga menyebut Tim Reformasi Polri akan melakukan tugas yang mengarah terhadap revisi undang-undang Kepolisian Negara RI.
Sebelumnya, Pendeta Gomar Gultom menyatakan Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim reformasi polri. Hal ini disampaikan usai Gomar yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menemui Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).
Menurut dia, reformasi Polri merupakan bagian dari tuntutan masyarakat yang digaungkan selama rentetan aksi unjuk rasa se-Indonesia mulai 25 Agustus 2025.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," ucapnya di Istana Negara, Kamis.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id


































