Indeks Reformasi Polri

Poengky Indarti sebut posisi Kompolnas terlalu lemah dibanding institusi yang diawasi. Ia bahkan mengibaratkan relasi keduanya seperti “Daud dan Goliath”.

Menkum Supratman menegaskan, revisi UU Polri sejatinya bukan lah usulan baru karena usulan tersebut sudah ada sejak dia masih menjadi Ketua Baleg.

Perubahan sejumlah aturan yang mendasari kerja kepolisian diharapkan bisa menjawab keinginan dan tuntutan masyarakat. 

Salah satu aspek yang tengah dibahas adalah ketimpangan struktur dan tata kerja Polri dengan satuan di bawahnya.

Pembenahan rekrutmen Polri harus sasar akar masalah: struktur kekuasaan dan budaya organisasi, bukan sekadar prosedur.

Ahmad Dofiri mengakui rekomendasi tersebut lahir dari aspirasi masyarakat guna menghapus stigma Kompolnas sebagai 'juru bicara' Polri.

Penyatuan pengawasan di bawah Itwasum akan membuat tiga satker pengawasan Polri, Itwasum, Propam, dan Wassidik, tidak berjalan masing-masing di masa depan.

Penghapusan kuota khusus dalam rekrutmen anggota menyasar pembenahan tata kelola SDM agar lebih transparan.

Presiden Prabowo pun sepakat dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk tidak membentuk Kementerian Keamanan.

Sebagai tindak lanjut KPRP, pemerintah harus menurunkan rekomendasi yang telah dibuat Komisi Percepatan Reformasi Polri ke dalam PP, Perpres, serta Inpres.

Pemerintah akan membatasi jabatan yang bisa diisi kepolisian seperti pemerintah mengatur pembatasan jabatan di tubuh TNI lewat UU TNI.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan dari ratusan halaman itu, Komisi Reformasi Polri menyiapkan ringkasan tiga halaman agar mudah dipahami Presiden.

Koalisi RFP mengkritik dominasi polisi di KPRP dan wewenang berlebih dalam KUHAP baru.

Massa yang menuntut reformasi Polri mundur usai kelompok yang mengaku warga Yogya datang bawa pentungan kayu dan sempat terlibat bentrok.

Penguatan pengawasan internal dan akuntabilitas eksternal menjadi kunci penting dalam upaya perbaikan institusi Polri.

Polri, khususnya Tim Reformasi, hanya melaporkan progress kinerja mereka kepada Presiden Prabowo.

Komisi Percepatan Reformasi Polri tengah tunggu jadwal bertemu Presiden Prabowo untuk menyerahkan rekomendasi tersebut.

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan laporan Komisi Reformasi Polri akan memuat pokok persoalan strategis untuk Presiden Prabowo.

Merujuk permohonan uji materiil UU ASN dan UU Polri yang ditolak, ketentuan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh polisi aktif masih sah secara hukum.

Kompolnas menilai pengendalian Kapolri sudah berjalan baik. Poin yang lebih penting; memastikan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi Polri.