Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memastikan tidak ada bahasan terkait penyesuaian kelembagaan Polri menjadi di bawah kementerian dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri pada hari ini. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo Subianto hanya memberikan arahan kepada TNI-Polri untuk merapatkan barisan, meningkatkan profesionalisme, serta senantiasa mendekatkan diri kepada rakyat.
Sementara itu, Polri, khususnya Tim Reformasi, hanya melaporkan progress kinerja mereka kepada Presiden Prabowo.
“Ada dong [kabar dari Tim Reformasi Polri]. Lapor kepada presiden. Kan isunya [penyesuaian kelembagaan Polri] bukan dari timnya. [Dari Istana] enggak ada [bahasan soal isu penyesuaian kelembagaan Polri],” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).
Alih-alih menjelaskan soal rencana pengalihan kelembagaan Polri di bawah kementerian, Prasetyo justru mengatakan bahwa untuk menciptakan negara yang kuat, birokrasi yang menopang juga harus kuat. Pun, dengan TNI dan Polri yang merupakan pilar utama pertahanan dan keamanan negara Indonesia
“Enggak ada (pembicaraan terkait isu penyesuaian kelembagaan Polri). Syarat negara kuat itu adalah birokrasi harus kuat dan hebat, tentara harus kuat dan hebat dan polisinya harus kuat dan hebat. Kita harus membuat kuat, bukan terjebak pada kepada isu-isu kelembagaan,” tegas dia.
Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri mengaku telah menyelesaikan rekomendasi terkait dengan perbaikan Korps Bhayangkara untuk Presiden Prabowo Subianto dan tengah menunggu jadwal bertemu Presiden untuk menyerahkan rekomendasi tersebut.
“Kalau itu [rekomendasi perbaikan Polri], kami sudah siap, sudah selesai. Itu sudah kami siapkan untuk laporan kepada Presiden. Masih tunggu waktu, tunggu jadwal dari Presiden," kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Jimly menjelaskan ada empat poin utama yang diusulkan kepada Presiden Prabowo dalam rangka mereformasi Polri. Salah satunya, kata dia, terkait reformasi di internal Polri.
Dia memaparkan bahwa reformasi internal itu bisa dilakukan jangka menengah. Namun, diharapkan pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo sudah dapat selesai dan siap diberlakukan.
"Misalnya untuk reformasi internal, kami targetkan jangka menengah sampai 2029. Pokoknya sampai 2029 pemerintahan Presiden Prabowo berakhir, mudah-mudahan sudah tuntas," ungkap Jimly.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
