Indeks Reformasi Polri

Kompolnas menilai pengendalian Kapolri sudah berjalan baik. Poin yang lebih penting; memastikan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi Polri.

Selain mengusulkan ada dua Wakapolri, Adrianus juga mengusulkann pemisahan badan kepolisian berdasarkan badan kerja dan kewenangan wilayah.

KPAI meminta reformasi kepolisian perlu memberi perhatian khusus pada perlindungan anak dalam praktik penegakan hukum.

Otto menjelaskan bahwa sejumlah kementerian merasa peran-peran tertentu semestinya dijalankan oleh pejabat karier internal, bukan oleh perwira kepolisian.

Jimly menilai Perpol 10/2025 masih merujuk UU Polri yang belum terpengaruh putusan MK.

Jimly menyebutkan, produk hasil pleno Komisi Percepatan Reformasi Polri kemudian akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto secepatnya.

Ombudsman menilai penundaan-penundaan kasus yang ditangani oleh kepolisian disebabkan oleh faktor struktural dan teknis yang ada

Komisi Percepatan Reformasi Polri minta kajian ulang terhadap proses hukum 1.038 tersangka kasus demo berakhir ricuh pada Agustus lalu.

Laras, Dera, dan Munif merupakan tersangka kerusuhan pada demonstrasi akhir Agustus 2025 lalu.

Badrodin mengakui, beberapa perwakilan masyarakat sipil melontarkan kritik terhadap Kompolnas yang dinilai tidak independen sebagai lembaga pengawas Polri.

Erick menyampaikan bahwa jurnalis dikriminalisasi oleh polisi karena kerja-kerja jurnalis saat audiensi dengan Komite Reformasi Polri, Rabu (26/11/2025).

ICEL menilai kewenangan PPNS tidak boleh dilemahkan di KUHAP baru karena mereka dapat menjadi kunci menangani isu lingkungan dan SDA di sektor korporasi.

Pada Februari 2026, Komite Percepatan Reformasi Polri akan memetakan arah kebijakan reformasi Polri.

“Polri itu pelaksana UU, bukan juru tafsir UU. Putusan MK justru mengembalikan Polri ke marwah Polri yang sebenarnya.”

RUU Polri dan RUU Perampasan Aset akan dibahas di waktu yang sama.

Komisi Percepatan Reformasi Polri juga menerima masukan agar memperkuat peran pengawasan Kompolnas.

Jimly sempat menceritakan, kasus ijazah palsu dalam pemilu sudah mulai ditemukan sejak dirinya menjabat Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi pada 2004.

Komisi Percepatan Reformasi Polri menilai tidak perlu beraudiensi dengan Roy Suryo dkk karena berstatus tersangka kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi.

Roy Suryo menyatakan mereka merasa keberatan karena dikeluarkan, sementara ada Otto Hasibuan yang dilibatkan dalam Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Sebagai pelaksana dan penegak hukum, Polri wajib menaati keputusan hukum yang sudah bersifat final.