Menuju konten utama

Jimly dkk Tampung Usulan Polri di Bawah Kementerian Keamanan

Komisi Percepatan Reformasi Polri juga menerima masukan agar memperkuat peran pengawasan Kompolnas.

Jimly dkk Tampung Usulan Polri di Bawah Kementerian Keamanan
Faizal Assegaf dan sejumlah elemen masyarakat usai melakukan audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025). tirto.id/ Ayu Mumpuni

tirto.id - Pengamat politik, Faizal Assegaf, menyarankan agar Polri berada di bawah Kementerian Keamanan. Faizal mengatakan usulan ini juga disampaikan purnawirawan ABRI saat melakukan audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

"Aspirasi kawan-kawan mengusulkan secara konkret ke tim reformasi Polri, sudah saatnya polri dipimpin di bawah Kementerian Keamanan," ujar Faizal di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).

Dari usulan tersebut, pemerintah pun harus menambah satu instansi, yakni Kementerian Keamanan.

"Kehadiran kementerian keamanan dipandang sangat perlu untuk memperkuat transisi negara modern itu berlaku hampir di beberapa negara," ungkap Faizal.

Di sisi lain, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan beberapa masukan mengenai posisi Korps Bhayangkara memang menjadi masukan. Bahkan, ada juga yang menyarankan penguatan Kompolnas.

"Tapi ada ide yang lain, bagaimana kalau kita memperkuat Kompolnas untuk urusan seperti Kemhan itu. Jadi di rekrutmen di DPR enggak perlu persetujuan DPR. Langsung presiden tapi yang mengusulkan Kompolnas. Kompolnasnya diperkuat, fungsi pengawasan gitu," kata Jimly.

Jimly pun menekankan bahwa semua masukan itu akan dievaluasi dan nantinya menjadi rekomendasi ke Presiden Prabowo Subianto maupun ke internal Polri. Sehingga, sampai saat ini belum ada yang disimpulkan untuk masuk dalam rekomendasi.

Baca juga artikel terkait REFORMASI POLRI atau tulisan lainnya dari Ayu Mumpuni

tirto.id - Flash News
Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto