Natalius Pigai Sebut Keracunan MBG Tak Melanggar HAM

tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menilai kasus keracunan yang terjadi akibat program makan bergizi gratis (MBG) tidak memenuhi unsur maupun potensi pelanggaran HAM.

Pigai menyebut unsur pelanggaran HAM dapat dipenuhi jika kasus keracunan ini terjadi karena direncanakan atau disengaja.

"Misalnya satu tempat, satu sekolah, yang masaknya mungkin salah karena kurang terampil, mungkin basi makanannya kan itu tidak bisa dijadikan sebagai pelanggar HAM lah. Bisa saja karena human error, kan, kesalahan masak," kata Pigai dalam konferensi pers di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Rabu (1/10/2025).

Dia menegaskan penyimpangan yang terjadi dalam program MBG bersumber dari masalah fungsi administrasi dan manajemen. Dia mengatakan hal ini masih jauh dari konteks HAM yang melekat pada individu. Menurutnya, kesalahan pada administrasi dan manajemen tidak bisa dipidana.

"Kesalahan dan kelalaian administrasi dan manajemen itu jauh dari aspek hak asasi manusia. Karena administrasi dan manajemen itu dalam konteks HAM itu adalah meminta perbaikan. Kan, administrasi dan manajemen tidak bisa dipidana," ucap Pigai.

Dia juga menilai program andalan Presiden Prabowo Subianto ini masih seumur jagung dan masih wajar bila terdapat sejumlah perkara. Pigai menyebut evaluasi harus terus dilakukan agar program ini bisa berjalan dengan lebih baik.

Sebelumnya, Pigai mengklaim program makan bergizi gratis (MBG) 99,99 persen berhasil. Pasalnya, menurut dia, hanya 0,0017 persen yang mengalami penyimpangan.

Klaim Pigai ini di tengah maraknya kasus keracunan usai menyantap menu makanan MBG, program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Yang deviasi atau penyimpangan itu hanya 0,0017 persen. Jadi, 99,99 persen makan bergizi gratis di Indonesia yang baru seumur jagung termasuk berhasil sampai pada hari ini," kata Pigai.