Pigai Tuding Lembaga Survei Alat Sembunyikan Kejahatan

tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menyoroti lembaga survei yang dinilainya dijadikan alat untuk menyembunyikan kejahatan. Hal tersebut disampaikan Pigai usai acara Hari Bhakti ke-1 Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kick Off Menuju Hari HAM sedunia.

Pigai meminta publik tidak memercayai hasil lembaga survei. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak memercayai lembaga survei.

"Presiden juga tidak percaya, kami juga tidak percaya, sama-sama kita enggak percaya, kami percaya pada keyakinan kami membangun Indonesia," kata Pigai kepada wartawan di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (21/10/2025).

Dia menuding lembaga survei di Indonesia sebagai organisasi bisnis yang tidak memiliki uang. Padahal, kata dia, lembaga survei di dunia, organisasi yang jujur dan dapat dipercaya sebab memiliki integritas dan menjaga independensi.

"Lembaga survei (di Indonesia) adalah orang-orang yang tidak punya uang, beda, kan? Kalau seluruh dunia, lembaga-lembaga survei terkenal di dunia, polling, itu adalah lembaga-lembaga yang bonafide, lembaga-lembaga bisnis, korporasi-korporasi besar, sehingga mereka punya integritas dan independennya terjaga. Kalau di Indonesia lembaga survei, ya, biasa-biasa, tidak ada," ucap Pigai.

Dia mengatakan lembaga survei di Indonesia rentan melakukan survei dengan tidak objektif dan mengedepankan konsep suka tidak suka. Dia menyebut kementerian yang mendapat hasil survei terbaik belum tentu menjalankan tugasnya.

"Survei juga, kan, like and dislike, coba liat kementerian/lembaga lain yang sekarang surveinya nomor satu, kerjanya apa? Ada juga mungkin pimpinannya rumah AC, masuk di mobil AC, di kantor AC, kembali ke rumah AC. Setiap hari tidak pernah bertemu dengan rakyat kok tiba-tiba jadi nomor satu. Kita yang setiap hari kerja kok, jadi jangan lihat yang survei menurut saya," tutur Pigai.

Pigai mengklaim Kementerian HAM mendapat urutan ketiga sebagai kementerian yang paling mendorong kebijakan prioritas Presiden. Dia berkata posisi itu didapatkan Kementerian HAM berdasarkan data dari Kantor Komunikasi Presiden. Dia menyebut pencapaian itu sebuah prestasi bagi Kementerian HAM sebab mengalahkan 47 kementerian dan lembaga lainnya.

"Saya dengan wamen, kan, jadi menteri karena presiden, karena kami mau kerja untuk program presiden, berarti kinerja kami bagus dong, kami nomor tiga loh. Kami mengalahkan 47 kementerian lembaga apa itu tidak berprestasi?" kata Pigai.

Salah satu lembaga survei yaitu Celios, melakukan survei tentang rapor kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam survei itu, Natalius Pigai masuk dalam 10 pejabat dengan kinerja terburuk dan harus di-reshuffle.

Pigai mendapat nilai -79 poin. Sementara pada urutan pertama ada Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dengan nilai -151 poin. Dalam kategori kinerja terburuk menteri di Bidang Hukum dan HAM, Pigai menempati posisi pertama dengan nilai -58 poin.