Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menanggapi pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang menyebut Indonesia akan turut serta menangani permasalahan HAM di Venezuela saat menjabat Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Direktur HAM dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, mengatakan Dewan HAM PBB memang memiliki agenda pembahasan terkait permasalahan HAM domestik di Venezuela. Namun, Indah menegaskan dinamika situasi terbaru di Venezuela usai Amerika Serikat menangkap Presiden Nicolas Maduro tidak termasuk dalam pembahasan. Pasalnya, isu tersebut berada di luar mekanisme dewan.
“Di agenda Dewan HAM PBB sendiri, isu Venezuela memang sudah ada dan masuk. Namun, agendanya adalah isu HAM internal di Venezuela. Jadi, konteks yang berbeda, dinamika yang terbaru itu berada di luar mekanisme yang sudah disepakati di Dewan HAM,” kata Indah dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Dewan HAM PBB pada 2026 ini, kata Indah, sudah menetapkan mata agenda yang akan dibahas. Dia kembali menekankan bahwa di antara agenda itu, pembahasan tentang situasi HAM di Venezuela masih berada pada tingkatan domestik yang fokus dengan situasi HAM di sana, bukan dinamika terkini.
"Di antara agenda pada sesi ke-61 Dewan HAM, pembahasan tentang HAM pembahasan tentang HAM di Venezuela masih pada tingkat domestik, bukan dinamika terkini," sambung Indah, dalam sesi ke-61 itu, terdapat 10 agenda.
Dinamika situasi terkini di Venezuela, menurutnya, akan dibahas di dewan-dewan PBB lainnya, tidak terkhusus hanya pada Dewan HAM. Untuk membahas dinamika situasi terkini di Dewan HAM, diperlukan adanya pengajuan urgent debate dari negara-negara anggota. Namun sampai saat ini, permintaan tersebut dipastikan belum ada.
“Sekiranya diperlukan pembahasan lebih lanjut, mekanisme di Dewan HAM itu menyediakan mekanisme yang disebut urgent debate atau special session. Nah, sampai saat ini belum ada permintaan untuk itu. Jadi, we stick to agenda yang sudah disepakati,” ungkapnya.
Sebagai informasi, Menteri HAM, Natalius Pigai, mengatakan Indonesia akan turut serta dalam penanganan HAM di Venezuela. Hal ini, klaim Pigai, bisa terjadi lantaran Indonesia telah berhasil merebut kursi Presiden Dewan HAM PBB.
"Sekjen PBB baru orang nomor dua sekarang Indonesia, besok yang Venezuela nanti dia yang ini. Putra Indonesia yang akan menangani Venezuela," kata Pigai dalam acara penyerahan aset rampasan negara dari KPK di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/1/2026).
Pigai mengatakan, jabatan Presiden Dewan HAM PBB yang akan diduduki oleh Indonesia merupakan sebuah pencapaian. Sebab, selama 80 tahun merdeka, Indonesia kini dapat memimpin lembaga multilateral dunia.
"Hari ini kita rebut Presiden Dewan HAM PBB, karena kementerian HAM. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, Indonesia memimpin pertama kali lembaga multilateral dunia," ujar Pigai.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
