Masuk tirto.id
tirto.id - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa Indonesia akan bersikap imparsial, objektif, dan transparan saat memimpin Presidensi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2026 ini.
Direktur HAM dan Migrasi Kemlu RI, Indah Nuria Savitri, mengatakan bahwa dalam Kepresidenan Dewan HAM PBB tahun ini, Indonesia akan mengusung tema “Presidency for All”. Indonesia akan mengedepankan komunikasi yang inklusif saat berinteraksi dengan negara-negara lain di Dewan HAM.
“Kita mencoba untuk menjadi menjalankan mandat sebagai Presidensi ini dengan pendekatan yang inklusif. Tentu saja memastikan bahwa kita akan selalu imparsial, objektif, transparan, dan berkomunikasi serta berdiskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Dewan HAM,” kata Indah dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Kamis (8/1/2026).
Dengan dipilihnya Indonesia dalam Kepresidenan Dewan HAM PBB, Indah berharap kepercayaan tersebut dapat menjadi bukti bahwa perbaikan HAM di Indonesia telah diakui oleh dunia internasional.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia untuk memimpin Dewan HAM PBB pada tahun ini bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Kemlu, sebut Indah, telah berjuang agar Indonesia mendapatkan kepercayaan menjadi presidensi dewan tersebut.
“Ini merupakan hasil kerja sama dan hasil upaya perjuangan diplomasi dari semua pihak yang digawangi atau dipimpin oleh Kemlu,” ungkapnya.
Indah juga menjelaskan bahwa posisi Kepresidenan Dewan HAM PBB Indonesia akan dijabat oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Penetapan posisi itu disebutnya akan dilakukan pada Kamis ini, tepatnya pada pukul 10 pagi waktu Jenewa, Swiss.
“Dalam kapasitas kita sebagai Presidensi, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses yang ada di Dewan HAM, tentu saja bersama anggota biro lainnya. Dan nanti akan ditetapkan hari ini waktu Jenewa pukul 10 pagi di tanggal yang sama ya, 8 Januari,” tuturnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
