Masuk tirto.id
tirto.id - Indonesia mendapat kepercayaan dari negara-negara anggota Kelompok Asia-Pasifik (Asia-Pacific Group) untuk menjadi calon tunggal Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026.
Juru Bicara Kemlu, Yvone Mewengkang, mengatakan, kepercayaan tersebut dinilai mencerminkan dukungan kuat kawasan Asia-Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global.
“Indonesia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kepercayaan negara-negara anggota Asia Pacific Group yang telah menominasikan Indonesia sebagai calon tunggal Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026,” ungkap Yvone dalam keterangan resmi, Rabu (24/12/2025).
Yvone menyampaikan apresiasi atas nominasi tersebut dan menilai penetapan calon tunggal ini sebagai pengakuan terhadap rekam jejak Indonesia dalam isu-isu HAM internasional. Indonesia dikenal aktif berperan sebagai bridge builder atau penjembatan dialog di tengah beragam pandangan negara-negara anggota Dewan HAM PBB.
Selain itu, Yvone menyebut posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu turut memperkuat kepercayaan kawasan Asia Pasifik. Indonesia juga dinilai konsisten memperjuangkan isu-isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia melalui pendekatan dialog dan kerja sama multilateral.
“Posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok tertentu, serta komitmen konsisten Indonesia dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia,” ucap dia.
Saat ini, katanya, Indonesia merupakan anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Sesuai mekanisme rotasi kawasan, Kelompok Asia-Pasifik memperoleh giliran Presidensi Dewan HAM PBB pada siklus ke-20 tahun 2026. Penetapan Presiden Dewan HAM PBB dijadwalkan berlangsung pada 8 Januari 2026, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Dia memandang bahwa momentum tersebut sebagai peluang penting untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama. Indonesia menyatakan komitmennya untuk menjalankan mandat tersebut secara profesional, transparan, dan menjunjung tinggi semangat multilateralisme.
“Pemerintah Indonesia berkomitmen menjalankan mandat ini secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerjasama multilateral demi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua,” katanya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Farida Susanty
