Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menilai para TNI-Polri yang menduduki jabatan sipil bukan atas perintah, melainkan karena keinginan dari pejabat masing-masing pada setiap lembaga.
Pigai menuturkan, pemerintah tidak pernah menginginkan TNI-Polri masuk ke jabatan sipil secara keseluruhan. Ia justru menyebut ada sejumlah pihak yang membuka pintu TNI-Polri untuk menduduki jabatan sipil.
"Jadi ini lebay yang sipil-sipil ini pejabat-pejabat menteri, lembaga, kepala badan, gubernur, bupati, wali kota, ini lebay ngundang jadi jadi dirjen lah, jadi direktur lah, jadi staf ahli lah, jadi staf khusus lah. Jadi tidak ada dari ini bisa paham ya," kata Pigai kepada wartawan di Gedung Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2026).
"Saya kira ini aspek ini memang harus sering sampaikan bahwa kita kami sampaikan kepada publik bahwa tidak pernah ada keinginan pemerintah untuk militer TNI-Polri masuk di wilayah sipil tidak pernah ada. Tapi bahwa individu-individu mengundang dan membuka pintu," tambah Pigai.
Pigai membanggakan kementeriannya yang tidak memiliki pejabat berasal dari TNI-Polri. Mantan Komisioner Komnas HAM ini pun mengaku ajudan hingga penjaga keamanan juga bukan berasal dari TNI-Polri.
Dia juga mengaku tidak pernah mendapat teguran karena tidak menggunakan pihak TNI-Polri di kementeriannya. Oleh karena itu, dia menyebut bahwa pelibatan TNI-Polri merupakan ide dari pejabat bukan perintah dari pimpinannya.
"Pernah enggak ada kami di sini keamanan tidak ada, TNI tidak ada, polisi tidak ada, sekuriti depan sampai semua protokol ajudan-ajudan tidak ada dan kita tidak pernah ditegur oleh pimpinan," tutur Pigai.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Andrian Pratama Taher
