Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, meminta Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mencabut penyataanya bahwa rencana pembangunan kantor wilayah Kementerian HAM tidak perlu dilakukan dan menjadi beban negara.
"Jika Ketua Komisi XIII DPR RI punya marwah, seharusnya pernyataannya harus dihapuskan karena tidak punya bukti dan tidak kredibel. Pernyataannya pada saat giat rapat kerja beberapa waktu lalu, justru keliru dan menyesatkan publik," kata Pigai dalam keterangannya, dikutip Senin (15/6/2026).
Sebagai informasi, Komisi XIII DPR RI menunda persetujuan usulan anggaran Kementerian HAM 2027 dan meminta dilakukan refocusing dan restrukturisasi anggaran sebelum pembahasan dilanjutkan pada rapat berikutnya. Penundaan ini, dilakukan usai rapat kerja (raker) Komisi XIII DPR RI bersama Pigai di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Pigai mengatakan Kementerian HAM tidak pernah mengusulkan anggaran pembangunan kantor baru dalam pembahasan kebutuhan anggaran 2027.
Kata Pigai, pernyataan yang menyebut Kementerian HAM mengajukan pembangunan kantor baru tidak sesuai dengan dokumen resmi maupun paparan yang telah disampaikan dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI selama ini.
Dia menyebut, seluruh bahan pembahasan anggaran telah dibagikan secara resmi kepada anggota dewan sebelum rapat berlangsung.
"Kami dari Kemenham RI sudah bagikan bahan resmi sebelum rapat, jadi semua fraksi sudah ketahui," ujar Pigai.
Pigai menyinggung pernyataan Willy yang menanggapi bahwa Kementerian HAM mengusulkan anggaran semata-mata hanya untuk pembangunan gedung kantor baru. Menurutnya, alokasi anggaran 2027 semestinya difokuskan untuk mendukung penguatan kelembagaan, pelaksanaan program pemajuan dan penegakan HAM, serta peningkatan kapasitas organisasi dalam menjalankan mandat konstitusional.
Kata Pigai, salah satu hal yang diusulkan adalah pembentukan kantor wilayah baru di sejumlah daerah serta peningkatan kapasitas beberapa kantor wilayah yang memiliki beban kerja tinggi, sebagai salah satu langkah penguatan organisasi.
Selain itu, kata Pigai, langkah tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat kehadiran negara dalam penyelesaian berbagai persoalan HAM di daerah. Pigai menyebut Kementerian HAM juga tengah memperkuat sumber daya manusia melalui penyiapan mediator dan jabatan fungsional analis HAM guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan perlindungan HAM.
Oleh karena itu, Pigai meminta Willy mencabut penyataanya dan meyakini bahwa usulan anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan, perlindungan, dan penegakan HAM, bukan untuk pembangunan kantor baru sebagaimana yang dipersepsikan sebagian pihak.
Sementara itu, dalam rapat bersama Kementerian HAM, Willy mengatakan bahwa di tengah efisiensi anggaran negara, pembangunan kantor baru bukanlah kebutuhan yang mendesak.
“Enggak usah bangun kantor. Enggak usah. Kantornya sudah ada. Ini beban negara lagi. Negara sedang krisis. Perawatannya. Kita berpikir progresif begitu,” kata Willy.
Dia mengatakan fokus utama Kementerian HAM seharusnya diarahkan pada penguatan program dan pelayanan kepada masyarakat, bukan pada pembangunan infrastruktur perkantoran.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
