tirto.id - "Maju tak gentar membela yang benar, maju serentak tentu kita menang"
Lagu nasional ciptaan Cornel Simanjutak itu dikumandangkan ratusan pegiat anti korupsi di lobi gedung merah putih KPK, Kamis, 3 September malam. Lagu itu seolah menjadi pengingat, ketika tiga pimpinan KPK, Agus Rahardjo, Laode M Syarif, dan Saut Situmorang menyerahkan mandat pengelolaan lembaga pemberantasan korupsi kepada Presiden Joko Widodo.
"Kami pimpinan yang merupakan penanggung jawab tertinggi di KPK dengan berat hati pada hari ini, Jumat 13 September kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada bapak Presiden RI," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.
Pernyataan itu adalah buntut dari upaya pelemahan terhadap KPK yang terjadi beruntun dan sistematis lewat dua pintu: pemilihan calon pimpinan (capim) KPK dan revisi Undang-Undang KPK. Keduanya “dimainkan” oleh politisi-politisi di Senayan.
Sejak awal KPK sudah berupaya mengawal proses pemilihan capim KPK. Mereka tak habis-habisnya memberikan masukan ke panitia seleksi (pansel) capim KPK, tapi tak digubris. Nama kontroversial seperti Firli Bahuri justru melenggang bebas tanpa hambatan di Senayan. Sedangkan untuk revisi UU KPK, jangankan diajak urun rembuk, draf rencana revisi pun tak kunjung diberikan pada KPK.
Para pegawai KPK tak hanya diam melihat institusi mereka diobrak-abrik. Mereka memilih melawan.
Perlawanan itu dimotori oleh Wadah Pegawai (WP) KPK, sebuah organisasi semacam serikat pekerja bagi pegawai di KPK. Organisasi ini lantang bersuara. Mereka mengorganisasi aksi, menggalang petisi dan menyebarkan pernyataan sikap sebagai bentuk perlawanan.
Berdasarkan catatan Tirto sejak Mei sampai September 2019, ada 11 kali upaya WP dan pimpinan KPK mengkritik proses pemilihan capim KPK melalui rilis, konferensi pers dan aksi solidaritas bertajuk Save KPK.
Misalnya pada 22 Juli 2019 WP KPK memberikan hasil penelusuran latar belakang calon pimpinan KPK jilid V yang lolos verifikasi tahap administrasi. Namun, sebulan kemudian WP KPK kecewa dengan putusan pansel yang meloloskan sejumlah kandidat yang dinilai bermasalah.
Akhir Agustus WP juga menggelar aksi solidaritas terkait proses seleksi capim KPK yang dianggap tidak sehat. Mereka juga menggalang lebih dari seribu tanda tangan pegawai KPK untuk petisi menolak capim bermasalah dan pelemahan terhadap KPK.
“Petisi Pegawai KPK ini kami sampaikan karena kami masih menyakini bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan mungkin berdiam diri menyaksikan upaya pelemahan KPK,” kata ketua WP KPK, Yudi Purnomo.
Melawan Capim Bermasalah
Pada 6 September, pegawai KPK menggelar aksi dengan membuat rantai manusia. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, simbol duka atas kondisi KPK yang berada diujung tanduk lantaran revisi UU KPK. Aksi itu sebagai tanda tidak boleh dimasuki oleh capim yang tidak berintegritas.
Dua hari kemudian WP menutup logo KPK dengan kain hitam dan membagikan bunga chrysanthemum, yang kerap dijadikan simbol ungkapan duka cita.
Eskalasi perlawanan ini makin meningkat ketika Presiden menyetor 10 nama capim KPK ke Komisi III DPR RI. Dari 10 nama itu, KPK memberikan catatan krusial pada Firli Bahuri. Firli disebut melakukan pelanggaran etik semasa menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK selama 1,2 tahun.
Namun karena catatan itu tidak digubris, beberapa pegawai KPK akhirnya nekat “menculik” Pimpinan KPK Saut Situmorang pada Selasa 10 September menjelang tengah malam. Mereka berusaha menyakinkan pimpinan KPK Saut Situmorang agar mau mengungkap pelanggaran etik segera. Setelah perdebatan panjang, Saut akhirnya setuju.
Keesokan harinya, pukul 9 pagi, Saut menggelar konferensi pers mengungkap pelanggaran etik Firli ke publik.
Ada tiga pelanggaran berat Firli. Pertama, 2 kali pertemuan dengan mantan Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang terkait dugaan kasus korupsi divestasi PT Newmont. Kedua, pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dibenarkan Firli dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ketiga, bertemu saksi untuk tersangka kasus suap dana perimbangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo.
Sebagai jalan terakhir, KPK mengirimi komisi III DPR RI sepucuk surat terkait pelanggaran etik Firli itu. Namun surat itu tidak pernah dibuka ke publik oleh Komisi III DPR RI dan tidak semua anggota Komisi III mengetahui isi surat itu.
“Sifatnya rahasia. Hanya menyangkut Firli dan Tanak,” jawab Arsul Sani anggota Komisi III DPR RI dari partai PPP melalui pesan Whatsapp.
Meski banyak pelanggaran etik yang diungkap KPK, Komisi III DPR RI bergeming. Buktinya, Firli terpilih menjadi Ketua KPK dengan suara terbanyak 56 suara dari PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, PKS, PPP, NasDem dan Hanura.
Serangan Balik
Ironisnya, usaha WP KPK melawan capim bermasalah ini justru disebut sebagai tindakan politis. Politisi seperti Fahri Hamzah dan Masinton Pasaribu bahkan menuding WP KPK punya kepentingan politik dan sebaiknya dibubarkan.
Serangan balik terhadap WP KPK itu bukan kali pertama. Sejak proses seleksi capim KPK dimulai, mereka sudah cukup sering digeruduk pendemo bayaran dan difitnah. Foto-foto aktivis WP bahkan disebar dengan dilabeli sebagai “Taliban”.
Foto Yudi ketua WP KPK misalnya, disebar dalam bentuk meme dengan ditambahi tulisan “Inikah Taliban di KPK? Yudi Purnomo Ketua WP KPK, Jidat Hitam, Jenggotan (Sekarang Dicukur) Dipanggil ‘Antum’”.
Novel Baswedan penyidik senior KPK angkat bicara soal istilah Taliban yang ditujukan untuk menyerang WP KPK. Istilah Taliban ini digunakan untuk membingkai isu bahwa KPK sedang dikuasai oleh kelompok radikal yang cenderung dekat dengan terorisme.
“Kalau polisi Taliban, emang apa yang dimaksud Taliban? Taliban itu kan suatu kelompok orang di Afganistan. Apakah disebut sebagai terorisme? Nggak masuk akal. Apakah disebut sebagai orang yang bersemangat dalam berjuang? Jangan-jangan itu maksudnya,” kata Novel kepada Tirto.
Demo bayaran pun nyaris saban hari berdatangan ke gedung KPK untuk mendukung pansel Capim KPK, meminta melantik Firli Bahuri secepatnya, membubarkan wadah pegawai KPK, dan mendukung revisi UU KPK.
Pada akhir Agustus 2019 misalnya, sejumlah remaja yang mengikuti demo di gedung KPK bingung menjawab ketika ditanya tentang aksi yang diikutinya. Malah beberapa di antaranya bocah, ibu-ibu lanjut usia tidak bisa menjawab.
Ini demo apa? "Enggak tahu Pak" kata Hamzah.
Ke sini ngapain? "Ikut-ikutan aja demo" lanjutnya "Dapat duit 35 ribu, lumayan buat makan sehari-hari."
Dalam catatan Tirto, ada empat kali demo di depan gedung KPK dari Agustus-September. Puncak ketegangan demonstrasi bayaran ini terjadi pada 13 September 2019. Aksi demonstrasi Himpunan Aktivis Milenial Indonesia berujung rusuh.
Formasi para pendemo yang awalnya bocah tanggung, dan ibu-ibu berganti menjadi remaja-remaja anarkistis. Kericuhan terjadi saat massa mulai merangsek masuk ke gedung KPK berusaha mencopot kain hitam yang menutupi logo KPK sejak Minggu (8/9/2019) lalu.
Bukannya mengamankan, polisi justru membiarkan saat seorang massa aksi meluapkan amarah dengan berteriak menyebut nama binatang hingga menunjukkan jari ke arah pegawai KPK yang berdiam diri di lobi gedung. Orang tersebut juga menyebutkan bahwa dirinya sebagai orang timur.
"Jangan main-main kalian sama orang timur ya," kata salah seorang pendemo.
Belasan pendemo berhasil masuk ke lobi gedung KPK menaiki tembok kolam taman, beberapa lewat sisi kiri pintu gerbang KPK. Salah seorang pria berkemeja putih dengan menggunakan kacamata hitam mencoba memisahkan pendemo dengan pegawai, polisi dan wartawan yang sempat ricuh.
"Sudah, sudah," kata pria dengan logat Indonesia timur dan menginstruksikan mundur dengan lambaian tangan. Setelah rusuh sekitar setengah jam, massa mulai mundur.
Saya mengikuti salah satu pendemo itu ke minimarket Pojok Halal di sisi selatan gedung KPK. Di sana ada sekitar 20an orang yang sudah berkumpul. Mereka duduk di luar sambil memantau situasi di depan gedung KPK.
Salah satu yang ada di sana adalah Dedy, pria berkemeja putih yang memisahkan pendemo dengan pegawai KPK. Dedy terlihat akrab dengan salah seorang dari peserta aksi.
Dalam perbincangan itu, pria berbaju putih bercerita ada seorang peserta aksi yang sudah membawa batu di dalam tasnya. Ia pun bingung karena itu tidak ada dalam rencana. Tak lama kemudian teleponnya berdering, Dedy sigap menjawab panggilan itu.
"Siap komandan, bukan kita itu (sekarang). Ada kelompok lain," katanya dalam perbincangan di telepon.
Dalam perbincangan itu ia menyebutkan dua perserta aksi yakni Ibrahim dan Imam Rohmatulloh, jubir aksi Himpunan Aktivis Milenial Indonesia yang sempat ricuh.
“Siap, kita sudah balik kanan komandan,” katanya lagi lalu menutup telpon. Ia lalu meminta salah seorang dari mereka untuk mendekat ke gedung KPK untuk memonitor keadaan.
Saya bertanya pada Dedy soal relasinya dengan para pendemo dan seseorang yang dipanggilnya “komandan” dalam telpon, tetapi Dedy berkilah. Ia mengaku tidak mengenal massa yang ia bawa.
"Saya cuma kenal satu orang saja yang lain tidak kenal," kata Dedy lalu cepat-cepat pergi.
Penulis: Reja Hidayat
Editor: Mawa Kresna
