Penyebab Asli di Balik Mitos Siklus Banjir Lima Tahunan Jakarta

tirto.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 22 rukun tetangga (RT) dan 33 ruas jalan di Ibu Kota terendam banjir pada Senin (12/1/2026). Seiring dengan kejadian tersebut, mitos mengenai siklus banjir lima tahunan kembali mengemuka di tengah masyarakat.

Siklus banjir lima tahunan di wilayah Jabodetabek sejatinya bukan isu baru. Anggapan ini muncul karena adanya kebetulan bahwa banjir besar, terutama di Jakarta, kerap terjadi dalam rentang waktu lima tahun. Contohnya adalah banjir besar pada 2002 dan 2007 yang kerap disebut sebagai dua peristiwa banjir terbesar dalam sejarah Jakarta.

Pada 2002, Jakarta dilanda banjir besar yang merendam wilayah seluas sekitar 331 kilometer persegi dengan curah hujan mencapai 361,7 milimeter. Luasan tersebut mencakup sekitar 50 persen wilayah Jakarta. Observasi Banjir Dartmouth, Jerman, sebagaimana dilansir Tempo, menyebut peristiwa tersebut sebagai banjir terbesar yang pernah terjadi di Jakarta pada masanya.

Namun, rekor banjir 2002 hanya bertahan selama lima tahun. Pada 2007, Jakarta kembali dilanda banjir dengan cakupan genangan yang lebih luas, yakni mencapai 396 kilometer persegi dan curah hujan sebesar 401,5 milimeter. Sekitar 60 persen wilayah Jakarta terdampak banjir pada peristiwa tersebut.

Kepercayaan terhadap siklus banjir lima tahunan semakin menguat ketika banjir besar kembali terjadi pada akhir 2012 dan mencapai puncaknya pada 2013. Banjir 2013 menewaskan 38 orang dan memaksa 83.554 warga mengungsi. Genangan terlama berlangsung hingga 15 hari dengan ketinggian air mencapai empat meter. Banjir bahkan merendam kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) hingga kompleks Istana Kepresidenan.

Mitos siklus lima tahunan ini tidak hanya dipercaya oleh masyarakat, tetapi juga sempat diungkapkan oleh pejabat negara. Pada 2017, Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Djarot Syaiful Hidayat, menyebut banjir yang melanda Jakarta pada Februari 2017 sebagai bagian dari siklus lima tahunan. Ia merujuk pada banjir besar yang terjadi pada 2002, 2007, 2012, dan 2017.

“Ya, (banjir) ini siklus lima tahunan. Kita ingat 2002, 2007, 2012, 2017. Tetapi dampaknya pada 2017 jauh lebih ringan dan lebih teratasi dibandingkan 2012 dan 2007. Yang paling parah itu 2002,” ujar Djarot di Pintu Air Karet, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017), dikutip dari Detik.

Namun, jika dicermati lebih jauh, anggapan siklus lima tahunan tersebut menjadi kurang relevan. Banjir besar tidak hanya terjadi pada 2002, 2007, 2012, 2017, dan 2022, tetapi juga muncul pada tahun-tahun lain seperti 2014, 2015, 2020, 2023, hingga 2024. Bahkan, banjir besar nyaris terjadi setiap tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan banjir di Jakarta tidak semata-mata dapat dijelaskan melalui mitos siklus lima tahunan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor dan penyebab yang kompleks.

Lantas, bagaimana penjelasan ilmiah mengenai anggapan siklus banjir lima tahunan tersebut?

Tidak Ada Bukti Ilmiah Siklus Banjir Lima Tahunan

Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Ardhi Adhary Arbain, menyebut tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa banjir besar di Jakarta mengikuti siklus tetap setiap lima tahun. Persepsi tersebut muncul karena banjir besar sering terjadi secara berkelompok pada periode tertentu, seperti pada 2007, 2013, dan 2020, ketika sejumlah faktor iklim saling menguatkan.

Salah satu faktor utama adalah fenomena La Niña, yang terjadi secara tidak teratur dalam rentang sekitar dua hingga tujuh tahun dan cenderung meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia. Selain itu, kondisi Samudra Hindia yang lebih hangat serta fenomena seruak dingin (cold surge) pada musim hujan turut memperkuat potensi hujan lebat di wilayah Jabodetabek.

View this post on Instagram

A post shared by tirto.id (@tirtoid)

“Seruak dingin hampir selalu muncul setiap musim hujan, tetapi dampaknya menjadi jauh lebih besar ketika udara sangat lembap dan atmosfer dalam kondisi tidak stabil,” ujarnya saat dihubungi Tirto, Selasa (13/1/2026).

Ia menambahkan, kombinasi berbagai faktor inilah yang membuat banjir besar tampak seolah-olah berulang setiap beberapa tahun. Padahal, banjir tersebut tidak mengikuti pola siklus yang pasti, melainkan dipicu oleh pertemuan kondisi cuaca dan iklim yang kebetulan terjadi secara bersamaan.

Untuk kondisi Januari saat ini, faktor iklim global memang masih cenderung mendukung terjadinya hujan, meski tidak berada pada tingkat maksimum. Fenomena El Niño-Southern Oscillation (ENSO) berada pada fase La Niña lemah yang tengah melemah menuju kondisi netral.

ENSO sendiri didefinisikan sebagai anomali pada suhu permukaan laut di Samudera Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya.

Situasi ini masih memberikan tambahan suplai kelembapan ke wilayah Indonesia, namun tidak sekuat saat La Niña berada pada kategori moderat atau kuat.

“Sementara itu, Indian Ocean Dipole (IOD) berada dalam kondisi netral, artinya Samudra Hindia tidak memberikan penguatan ekstra terhadap curah hujan,” ujarnya.

Kombinasi kedua kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi hujan lebat dan banjir tetap ada, terutama jika dipicu oleh faktor musiman seperti angin monsun Asia, seruak dingin, serta gangguan cuaca berskala harian.

“Dengan kata lain, kondisi ENSO dan IOD pada Januari ini cukup mendukung terjadinya banjir, tetapi bukan sebagai penyebab tunggal—kejadian banjir tetap sangat bergantung pada dinamika cuaca harian dan kemampuan sistem drainase perkotaan dalam menampung hujan ekstrem,” ujarnya.

Faktor Cuaca Ekstrem

Bantahan terhadap anggapan adanya siklus banjir lima tahunan juga disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani. Dari sisi meteorologi, ia menjelaskan bahwa banjir yang menggenangi Jakarta pada awal tahun ini berkaitan erat dengan kondisi cuaca ekstrem.

Ia menerangkan, hujan lebat yang disertai angin kencang dalam beberapa waktu terakhir dipengaruhi oleh penguatan Monsun Asia yang meningkatkan suplai massa udara basah ke wilayah Indonesia. Kondisi tersebut diperkuat oleh peningkatan kecepatan angin dari Laut Cina Selatan yang bergerak ke arah selatan melalui Selat Karimata hingga mencapai Pulau Jawa.

“Kondisi ini membentuk dan memperkuat pola konvergensi angin, khususnya di sepanjang Pulau Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara Barat, yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan awan hujan yang intensif,” ujar Ida pada Rabu (13/1/2026).

Selain itu, keberadaan daerah bertekanan rendah di wilayah timur Australia memicu terbentuknya sirkulasi angin siklonik. Hal ini menyebabkan aliran angin di Indonesia bagian selatan menjadi lebih dominan ke arah timur, sehingga semakin memperkuat konvergensi dan perlambatan massa udara.

“Kombinasi berbagai faktor tersebut mendukung proses gerak naik udara yang lebih kuat dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan potensi terjadinya hujan lebat dan angin kencang di Jakarta serta wilayah sekitarnya,” jelasnya.

Lalu, apa faktor-faktor lain yang menyebabkan banjir di Jakarta?

Banjir yang kerap melanda wilayah Jabodetabek tidak hanya dipicu oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh sejumlah faktor lain yang memperparah dampaknya.

Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yus Budiono, mengungkapkan terdapat empat faktor utama penyebab banjir di kawasan tersebut, yakni penurunan muka tanah (land subsidence), perubahan tata guna lahan (land use change), kenaikan muka air laut, serta meningkatnya kejadian cuaca ekstrem.

"Dari hasil riset kami, penyebab utama meningkatnya risiko banjir di Jabodetabek adalah penurunan muka tanah, yang berkontribusi hingga 145 persen terhadap peningkatan risiko banjir," ungkap Yus pada Jumat (7/3/2025) dikutip dari situs BRIN.

Ia menambahkan, perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali meningkatkan risiko banjir sekitar 12 persen, sementara kenaikan muka air laut berkontribusi sekitar 3 persen. Menurut Yus, tren kejadian banjir di Jabodetabek dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan intensitas peristiwa ekstrem.

"Perubahan iklim global menyebabkan lebih banyak hujan ekstrem, seperti yang terjadi pada 1 Januari 2020 dan akhir Januari 2025, ketika curah hujan mencapai lebih dari 300 mm, jauh di atas normal," jelasnya.

Lebih lanjut, Yus menjelaskan bahwa banjir di Jabodetabek dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama, yakni banjir akibat hujan lokal (torrential rain flood), banjir akibat luapan sungai (fluvial flood), serta banjir akibat pasang laut (coastal flood).

“Banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir lebih dominan berupa fluvial flood, di mana hujan lebat terjadi di wilayah hulu dan menyebabkan luapan air di sungai-sungai besar,” terangnya.

Faktor Pengelolaan Sumber Daya Air

Kepala Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Luki Subehi, menyebut bahwa banjir yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya air dan perubahan tata guna lahan di wilayah perkotaan.

Ia menekankan, berkurangnya luas hutan dan daerah resapan air di wilayah hulu, khususnya di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi dan Ciliwung, menjadi salah satu pemicu utama meningkatnya limpasan air permukaan yang berujung pada banjir.

Selain itu, sistem drainase di Jabodetabek yang sudah tidak memadai turut memperparah kondisi banjir. Luki menyoroti bahwa banyak sistem drainase yang masih menggunakan perhitungan lama tanpa memperhitungkan peningkatan hujan ekstrem akibat perubahan iklim dan perkembangan tata guna lahan.

"Pembangunan kawasan permukiman baru sering kali tidak diiringi dengan sistem drainase yang memadai, sehingga limpasan air hujan tidak dapat tertampung dengan baik," katanya.

Menurutnya, salah satu langkah mitigasi yang perlu segera dilakukan adalah pengerukan sungai dan saluran air sebelum musim hujan tiba untuk meningkatkan kapasitas aliran air.

"Di beberapa negara seperti Belanda, konsep 'Room for Water' diterapkan dengan menyediakan kolam-kolam penampungan air di sekitar sungai. Namun, di beberapa wilayah Jabodetabek, yang ada justru 'Room for People', di mana banyak pemukiman dibangun di sekitar sungai," ujarnya.

Lalu, antisipasi apa yang harus dilakukan pemerintah ke depan?

Antisipasi Jangka Panjang Pemerintah Diperlukan

Ardhi dari BRIN menilai bahwa dalam menghadapi banjir di Jakarta, pemerintah dan masyarakat perlu mengambil sikap yang realistis serta berorientasi jangka panjang. Menurutnya, banjir bukanlah peristiwa luar biasa yang dapat dihilangkan sepenuhnya, melainkan risiko berulang yang dipengaruhi oleh curah hujan musiman, dinamika iklim global, kondisi geografis, serta penurunan muka tanah.

“Karena itu, upaya penanganan sebaiknya tidak hanya berfokus pada janji 'bebas banjir', tetapi pada pengurangan dampak banjir melalui sistem drainase yang andal, pemeliharaan infrastruktur, serta peringatan dini berbasis informasi cuaca,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa masyarakat juga perlu memandang banjir sebagai risiko yang dapat diprediksi, bukan sebagai kejadian yang datang secara tiba-tiba. Dengan demikian, kesiapsiagaan di tingkat rumah tangga dan lingkungan menjadi kunci penting dalam mengurangi dampak banjir.

“Dengan komunikasi yang jujur, perencanaan berbasis sains, dan kerja sama antara pemerintah dan warga, banjir memang mungkin tetap terjadi, tetapi tidak harus selalu berujung pada bencana besar,” ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penanganan banjir di Jakarta tidak dapat dilakukan secara sporadis atau terpisah-pisah. Menurutnya, kunci utama pengendalian banjir saat ini terletak pada kesiapsiagaan infrastruktur pompa yang tersebar di sejumlah titik rawan.

“Penanganan banjir di Jakarta memang tidak bisa bersifat sporadis,” ujar Pramono, dikutip dari situs resmi Pemprov Jakarta, Senin (12/1/2026).

Pramono menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiagakan total 1.200 unit pompa yang siap beroperasi penuh. Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan waduk sebagai bagian dari infrastruktur pengendali banjir, salah satunya Waduk Cilangkap Batu Licin di Jakarta Timur yang baru saja diresmikan.

Pengoperasian seluruh infrastruktur pengendali banjir tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan genangan selama musim hujan, termasuk di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

“Kalau melihat curah hujan seperti sekarang, dulu pasti sudah terjadi genangan di mana-mana. Sekarang, karena pompa selalu kita siagakan, termasuk di Ancol saat terjadi kenaikan permukaan air, langsung kita pompa,” jelasnya.

Pramono menambahkan, prioritas pengendalian banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini difokuskan pada langkah jangka pendek dan menengah.

“Penanganannya memang harus bersifat jangka pendek dan jangka menengah. Kalau jangka panjangnya sudah terlalu panjang untuk dipikirkan,” tandasnya.