Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen untuk memperkuat koperasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memaparkan potensi dan tantangan ekonomi di Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483 triliun dan menempati peringkat ke-4 terbesar di Sumatra. Namun, Lampung justru masih menghadapi tantangan pemerataan.
“Pendapatan per kapita Provinsi Lampung ini baru 51 juta atau nomor tujuh se-Sumatra, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 10,6 persen,” ujar Gubernur Mirza, dikutip dalam situs resmi Pemprov Lampung, Kamis (23/20/2025).
Menurutnya, akar masalah ini terletak pada belum optimalnya penguasaan tata niaga dan hilirisasi produk. Sebanyak 126% PDRB Provinsi Lampung bersumber dari sektor pertanian dan perkebunan yang nilainya mencapai Rp150 triliun. Namun, dari angka tersebut, hanya 19% atau sekitar Rp40 triliun komoditas yang diolah di Lampung.
“Sekitar Rp100 triliun lebih, komoditas kita keluar dalam bentuk mentah. Kopi Lampung senilai Rp15 triliun per tahun diekspor sebagai green bean. Padahal, jika di-roast di sini, harganya bisa naik satu setengah kali lipat,” tegasnya.
Ia juga mengilustrasikan persoalan pada komoditas jagung, fluktuasi harga saat panen sering merugikan petani akibat keterbatasan sarana pengeringan (dryer) yang memadai di tingkat desa. Sebagai solusi strategis, Mirza menyebutkan, program Koperasi Merah Putih akan menjadi ujung tombak pembangunan ekonomi kerakyatan.
Menurut Mirza, Koperasi Merah Putih dirancang untuk menjadi entitas dengan kemampuan mencegah keluarnya komoditas unggulan Lampung dalam bentuk mentah dengan membangun industri pengolahan di tingkat desa; meningkatkan daya saing dan daya tawar desa terhadap perusahaan dan pasar; dan menjadi instrumen stabilisasi harga dengan mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok seperti minyak dan gas.
“Dengan potensi jagung 3 juta ton, jika proses pengeringannya dilakukan oleh koperasi di desa dengan biaya Rp500 per kg, maka akan ada aliran dana sebesar Rp1,5 triliun dari kota masuk ke desa. Investasi untuk dryer di setiap desa di Lampung diperkirakan Rp700 miliar. Itu baru dari jagung, belum lagi dari beras, kopi, kakao, lada, dan lain-lain,” paparnya.
Program Koperasi Merah Putih ini akan diintegrasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program strategis daerah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berhasil menyerap 30.000 lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan menjadi 10 persen.
Mirza pun menekankan pentingnya peran Dekopinwil Lampung sebagai mitra pemerintah dalam memperkuat kelembagaan, pengawasan, dan kapasitas koperasi. Ia juga berpesan agar Muswil ini dapat menghasilkan Keputusan yang mendorong kemajuan organisasi, memperkuat solidaritas, dan menumbuhkan semangat gotong royong, inovasi, dan profesionalisme.
“Koperasi, saya yakin, akan menjadi instrumen utama garda terdepan di Provinsi Lampung untuk maju, memperkaya komoditasnya, meningkatkan nilai tambah, dan memakmurkan masyarakat. Mari kita wujudkan Lampung yang lebih maju melalui koperasi yang kuat, mandiri, dan mampu mensejahterakan rakyat,” kata dia.
Dukungan terhadap penguatan koperasi di Lampung juga datang dari Menteri Koperasi, Ferry Juliantono. Ferry mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung yang termasuk tercepat dalam membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia juga menyampaikan target pemerintah pusat agar Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di 80.000 desa di Indonesia, termasuk di Lampung, yang sudah siap operasional pada Maret 2026.
Ferry lantas meminta dukungan penuh dari semua pihak di Lampung untuk membantu inventarisasi data dan lahan guna pembangunan gudang, gerai, dan sarana prasarana pendukung operasional koperasi.
“Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menguatkan kembali peran koperasi. Negara hadir untuk mengatur sistem, kultur, dan praktik perekonomian. Kami berharap Lampung menjadi provinsi percontohan,” ujar Ferry.
Setelah melalui proses musyawarah mufakat, Muswil Dekopinwil Lampung akhirnya secara aklamasi memilih Hipni sebagai Ketua Dekopinwil Lampung periode 2025-2030.
Editor: Abdul Aziz
