Pemprov Jakarta Mitigasi Daerah Berpotensi Krisis Air Bersih

tirto.id - Persoalan air bersih masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pada tahun ini saja, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta memperkirakan, akan ada sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih pada saat kekeringan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyadari, ada dua wilayah berpotensi krisis air bersih di Jakarta, berdasarkan data yang dikumpulkan dari Wali Kota Jakarta Pusat dan Jakarta Pusat pada Juni 2024 lalu.

Di wilayah Jakarta Utara terdapat 72 Rukun Tetangga (RT) yang diantisipasi dan berpotensi mengalami krisis air bersih. Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta memperkirakan, sekitar 2.074 Kepala Keluarga (KK) yang dapat terdampak. Sementara itu, sekitar 6 Rukun Tetangga (RT) berpotensi terdampak, dengan perkiraan 70 KK di wilayah Jakarta Pusat.

Menurut Ika, masalah air bersih, terutama di daerah-daerah krisis air, adalah pencemaran lingkungan. Semakin tinggi tingkat kekeruhan sumber air baku, maka proses pengolahannya juga akan semakin berat. "Jadi memang musuh utama kita saat ini adalah ada limbah-limbah yang masih mengalir ke waduk-waduk kita," ujarnya kepada Tirto, Jumat (23/8/2024).

Dalam upaya mengatasi persoalan tersebut, Pemprov DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sudah membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Air Bersih yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta bersama sejumlah instansi terkait. Satgas ini bertugas memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat Jakarta yang mengalami kekeringan.

“[Salah satunya] dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi dan sumber daya PAM Jaya serta yang berada di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Ika.

Sementara itu, dalam rencana jangka panjang, Jakarta akan meningkatkan suplai air bersih untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai program Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM). Program tersebut akan dilakukan baik di level regional (lintas provinsi) maupun di level provinsi dengan pengembangan SPAM Jatiluhur I, SPAM Karian - Serpong, SPAM Pesanggrahan, dan SPAM Ciliwung.

Dalam acara Kick-off Meeting The 10th World Water Forum di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, pada Februari 2024 lalu, Pj. Gubernur Heru menegaskan urgensi air sebagai kebutuhan dasar yang menunjang keberlangsungan hidup manusia. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus berusaha memenuhi kecukupan sumber air bersih untuk semua warga.

"Penggunaan sumber-sumber air bersih yang ramah lingkungan diharapkan dapat menjaga ketersediaan air bersih pada masa depan. Tentunya sembari memelihara bumi dari kerusakan, seperti penurunan muka tanah, timbulnya ruang kosong di dalam tanah, dan intrusi air laut," papar Pj. Gubernur Heru sebagaimana dikutip dari Beritajakarta.

Komitmen Pemprov Penuhi Kebutuhan Air Bersih

Untuk mewujudkan hal itu, Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Perumda Air Minum (PAM) Jaya terus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat Jakarta. Berdasarkan data PAM Jaya, layanan penyediaan air bersih sudah mencapai 65,85 persen di seluruh wilayah Jakarta hingga 2022, dengan jumlah pengguna layanan sebanyak 900 ribu lebih.

“Targetnya, pada 2030 mendatang, cakupan pelayanan air bersih dapat mencapai 100 persen, dengan kapasitas 2,8 juta meter kubik air per hari,” jelas Ika.

Dinas SDA Provinai DKI Jakarta, tambahnya, juga terus mengembangkan teknologi, khususnya dalam mengoptimalisasi penyediaan air bersih. Di antaranya dengan membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang berfungsi mengubah air laut menjadi air tawar, sehingga layak untuk kebutuhan air bersih sehari-hari di sejumlah pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemudian, Dinas SDA juga membangun IPA Stasioner dan IPA Mobile.

Sementara itu, Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin, menyatakan, PAM Jaya berupaya menerapkan sejumlah teknologi, demi meningkatkan produksi air minum. Salah satunya melalui penerapan teknologi Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) di IPA Banjir Kanal Barat dan IPA Cilandak.

“Melalui teknologi ini, air baku dari Kanal Banjir Barat dan Kali Krukut menjadi air baku yang layak olah dan dapat diproduksi menjadi air olahan, dengan standar kualitas minum yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes),” tutur Arief kepada Tirto, Jumat (23/8/2024).

Tidak hanya itu, PAM Jaya juga menerapkan teknologi Ultra Filtration dan Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO) untuk mengolah air campuran dari Kali Mookervart yang sudah tercemar air laut dan air waduk yang merupakan domestic waste dari rumah susun (rusun) sekitarnya. Dengan demikian, diharapkan dapat menghasilkan air yang siap minum, sesuai standar Permenkes Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

PAM Jaya pun mendaur ulang air dari buangan pencucian filter di instalasi pengolahan air, sehingga dapat mengurangi kehilangan air. Lalu, mereka mengolah pula lumpur buangan proses sedimentasi menggunakan teknologi decanter dan screw press, sehingga dapat mengurangi kehilangan air di instalasi pengolahan air dan tidak lagi membuang limbah sedimen ke badan sungai.

Terakhir, melalui penerapan online dan real-time monitoring data kualitas, kuantitas dan kontinuitas suplai air dari mulai instalasi pengolahan air, jaringan transmisi, jaringan distribusi serta pelanggan melalui teknologi SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) dan Water Distribution Monitoring.

Tantangan Pengelolaan Air Bersih

Menurut pengamat tata kota, Yayat Supriatna, masih terdapat tantangan besar dalam penyediaan air bersih di Jakarta, terutama di daerah-daerah krisis. Pertama adalah besaran biaya investasi dan pembangunan sistem jaringan pelayanan.

“Besaran investasi akan terkait di wilayah prioritas yang berhubungan dengan potensi demand dan kemampuan secara ekonomi,” urainya kepada Tirto, Jumat (23/8/2024).

Kendala lain, lanjut Yayat, adalah pengembangan sistem jaringan yang terkendala di lahan dan kepadatan permukiman. Kondisi tersebut akan menghambat sistem jaringan pelayanan ke rumah penduduk.

Dia mengemukakan, jaringan yang masuk wilayah padat dan kumuh menimbulkaan masalah, karena jaringan perpipaannya akan terkendala kepadatan permukiman. Karena itu, Yayat menyarankan, kawasan padat penduduk sebaiknya dilakukan dengan sistem jaringan kran umum (pipa umum). “Hambatan lain, berapa besar tarif air yang akan dikenakan kepada warga Jakarta yang miskin dan semakin sulit membiayai kehidupan akibat pendapatan terbatas,” tutur Yayat.