tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji menu simulasi makan bergizi gratis tak monoton, meski anggaran per porsinya senilai Rp15 ribu.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan pihaknya bakal menyediakan menu makanan sehat yang bervariasi untuk anak-anak. Alasannya untuk menyiasati agar menu yang diberikan beragam.
“Kita sih menginginkan yang nantinya menjadi patokan menu anak-anak, meskipun punya empat pilihan gitu ya, kan enggak mungkin kan tumis toge terus kan enggak mungkin,” terang Suharini saat mendampingi Pj Gubernur Heru Budi Hartono simulasi makan bergizi gratis di SDN Cideng 07, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin (19/8/2024).
Suharini menegaskan Pemprov DKI Jakarta menjamin makanan sehat yang diberikan tercukupi secara kalori dan gizinya.
“Kalau tadi nilai kalori 1.200 antaranya seperti itu, yang anak-anak suka tapi secara kalori terpenuhi dan nilai harga juga cukup,” ucapnya.
Elly mengatakan pihaknya akan terus mengevaluasi simulasi makan bergizi gratis ini. Salah satunya, menyajikan menu bagi para siswi yang sudah memasuki masa menstruasi, biasanya dimulai di kelas 5 SD. Hal itu penting karena untuk menjaga kesehatan reproduksi siswi-siswi tersebut.
“Begitu kita kelas 5 SD, kita komunikasi dengan bu guru, sebagian besar remaja putrinya itu ternyata sudah menstruasi. Berarti akan kita sesuaikan, sehingga akan mendukung kesehatan reproduksi mereka,” tuturnya.
Dinas KPKP juga akan terus memantau pedoman teknis program makan bergizi gratis yang diberikan pemerintah pusat. Salah satu yang disoroti dalam pedoman teknis tersebut, adalah melibatkan UMKM dalam program makan bergizi gratis, misalnya penjual makan di kantin sekolah demi meminimalisir ongkos kirim agar lebih murah.
“Selebihnya sebenarnya saya lebih cenderung, begitu si pengolah dekat dengan sekolah itu lebih aman, enggak sampai membutuhkan waktu lama,” ucapnya.
Elly menyebutkan simulasi uji coba makan bergizi gratis ini dijalankan secara bersama-sama oleh semua dinas di Pemprov DKI Jakarta, termasuk wali kota dan Badan POM.
“Iya, iya. Jadi dari Dinas Kesehatan tentu untuk menghitung menunya, Dinas Pendidikan untuk menentukan sekolahnya, kawan-kawan wilayah, wali kota dan semuanya,” tuturnya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Bayu Septianto
