tirto.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono mengatakan akan memberikan subsidi atau dana public service obligation (PSO) air bersih kepada warga Jakarta. Tujuannya, untuk menumbuhkan kepedulian agar masyarakat memahami pentingnya air bersih dalam kehidupan.
Hal tersebut sesuai dengan pasal 6 Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) yang menjelaskan negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.
Namun, Heru tak merinci berapa besaran subsidi yang akan diberikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk warga Jakarta.
Tak hanya itu, kebijakan subsidi dilakukan untuk mendukung program peningkatan layanan air bersih bagi warga Jakarta. Karena itulah, kata dia, pemerintah hadir untuk memberikan hak dasar berupa air bagi warga daratan Jakarta maupun Kepulauan Seribu.
“Dampak positif lebih lanjut adalah peningkatan kesehatan masyarakat dan penurunan biaya hidup bulanan,” kata Heru di acara diskusi bertajuk "Mewujudkan Kedaulatan Air di Jakarta" di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Senin (14/11/2022).
Heru mengatakan, subsidi air bagi masyarakat dapat menghemat perekonomian rumah tangga. Selain itu, kelestarian lingkungan hidup juga lebih terjaga, karena penggunaan air tanah menjadi berkurang setelah masyarakat beralih ke air perpipaan.
Dalam kesempatan itu, Heru mengajak masyarakat untuk menghargai air sebagai karunia dari Tuhan. Dengan begitu, masyarakat diharapkan bisa bijaksana dalam menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari.
“Dengan terwujudnya akses air bersih dengan baik bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta, maka kedaulatan air di Jakarta akan terjaga dari waktu ke waktu. Kita jaga kelestarian keberlangsungannya, kami wujudkan tarif yang setara, serta kualitas hidup yang merata,” ucapnya.
Pada waktu yang sama, Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran dan Industri pada BP BUMD DKI, Thomas menambahkan pemerintah berencana membangun beberapa sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan total investasi Rp23,80 triliun dari tahun 2023 sampai 2027 mendatang.
Rincian SPAM yang dibangun adalah Jatiluhur I (area Cilincing dan Pondok Kopi) dan Karian Serpong (area Semanan) tahap satu tahun 2023-2024 mencapai Rp2,10 triliun.
Kemudian Jatiluhur I (area Kanal Banjir Timur) dan Karian Serpong (area Semanan dan Pegadungan) tahap dua tahun 2023-2027 sebesar Rp13,8 triliun. Kemudian SPAM internal DKI Jakarta kawasan hulu dan hilir di Buaran III dan Pesanggrahan-Ciliwung sebesar Rp8,32 triliun (2023-2027).
“Teman-teman bisa dilihat kebutuhan investasi Rp2,1 triliun untuk Jatiluhur I tahap satu akan dibiayai melalui APBN,” kata Thomas.
Sementara untuk Jatiluhur tahap dua, skema pembiyaannya melalui bundling dan telah ditandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Moya Indonesia.
Sedangkan untuk SPAM internal DKI Jakarta, pada pembangunan di Buaran III menggunakan skema pembiayaan bundling, serta SPAM Pesanggrahan Ciliwung kini dalam pelaksanaan manajemen konstruksi yang dibiayai oleh penyertaan modal daerah (PMD) DKI Jakarta.
Menurut dia, skema pembiayaan bundling dapat mengakselerasi pembangunan SPAM di Ibu Kota dengan target 2030 mendatang. Kelebihan skema bundling adalah kontinuitas penyediaan air minum, 100% cakupan pelayanan SPAM, peningkatan layanan pelanggan, mencegah penurunan muka tanah, dan pencapaian target SDGs.
“Untuk skema bundling nantinya PAM Jaya dapat melakukan pembelian terhadap proyek, memiliki hak akses karena aset kerja sama dimiliki dan dikuasai oleh PAM Jaya, serta memiliki hak untuk menghentikan kerja sama dan melakukan step in,” ucapnya.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Restu Diantina Putri
