tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta menyetujui rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) DKI tahun anggaran 2024 senilai Rp85,47 triliun.
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat rapat paripurna DPRD DKI, Rabu (7/8/2024). Menurut Heru, nilai rancangan APBD-P DKI 2024 naik 4,6 persen atau setara Rp3,76 triliun dibanding APBD DKI 2024 murni, yakni Rp81,71 triliun.
"Total rancangan APBD-P 2024 sebesar Rp85,47 triliun, naik sebesar 4,60 persen dibandingkan dengan penetapan APBD 2024 sebesar Rp81,71 triliun," kata Heru Budi di Gedunng DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Ia menyebutkan, pendapatan daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan senilai Rp75,22 triliun. Nilai ini naik 3,83 persen dibandingkan APBD DKI 2024 murni, yakni Rp72,44 triliun.
Kata Heru, pendapatan daerah diharapkan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp50,49 triliun, pendapatan transfer Rp24,02 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp702,84 miliar.
Kemudian, rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah Rp44,98 triliun, retribusi daerah Rp666,76 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp634,39 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp4,21 triliun rupiah.
"Sedangkan, pendapatan transfer diharapkan sebesar Rp24,02 triliun yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat. Selanjutnya, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan sebesar Rp702,84 miliar, yang berasal dari pendapatan hibah," ucap Heru.
Sementara itu, belanja daerah pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp76,29 triliun rupiah atau naik 5,09 persen dibandingkan dengan APBD DKI 2024 murni senilai Rp72,60 triliun.
Menurut Heru, rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Penerimaan pembiayaan pada rancangan APBD-P DKI 2024 direncanakan sebesar Rp10,25 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Sebelumnya, yang diproyeksikan Rp6,54 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp3,71 triliun.
"Kemudian, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp9,17 triliun yang dialokasikan kepada BUMD DKI berupa penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp7,31 triliun dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp1,86 triliun," urai Heru.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Bayu Septianto