tirto.id - Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi belanja APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota per 30 April 2024 lebih rendah dibanding tahun lalu.
Menurut Tito, pada periode yang sama di 2023 realisasi APBD mencapai angka 23 persen, sedangkan saat ini turun menjadi 21 persen. Padahal, situasi politik sudah lebih stabil dan situasi ekonomi juga membaik.
“Kekuatan dari daerah itu adalah dari APBD, kita melakukan intervensi. APBD diharapkan pendapatannya, pendapatan itu di bulan April-Mei sudah mencapai target, paling tidak sudah mencapai di angka 40 persen, 30-40 persen pendapatannya, baik dari pusat maupun dari PAD (Pendapatan Asli Daerah),” ucap dia dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (13/5/2024).
Secara khusus, Tito menyampaikan bahwa realisasi APBD memiliki pengaruh besar terhadap tingkat inflasi. Daerah yang kurang optimal merealisasikan APBD cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Untuk itu, dia meminta Pemda untuk serius membahas persoalan tersebut secara internal.
“Tolonglah untuk daerah-daerah, rekan-rekan masalah APBD ini dirapatkan khusus internal, karena sangat berpengaruh sekali lagi (terhadap) belanjanya. Pendapatan tinggi, uang punya, bisa melakukan intervensi. Belanjanya tinggi, uang beredar di masyarakat, swasta akan hidup dan itu akan sangat membantu untuk menekan inflasi,” ungkapnya.
Di sisi lain, lanjut Mendagri, belanja pemerintah memiliki dua fungsi utama. Pertama, meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga daya beli menguat dan konsumsi rumah tangga pun ikut terkerek.
"Konsumsi rumah tangga merupakan kontributor nomor satu untuk membangun atau membuat angka economic growth, pertumbuhan ekonomi. Kalau konsumsi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonominya akan rendah,” ujarnya.
Fungsi kedua, belanja pemerintah dapat mendorong pertumbuhan dan mestimulasi kebangkitan sektor swasta. Ketika belanja di daerah rendah, maka kemungkinan besar sektor swasta akan kolaps, apalagi di daerah-daerah memiliki PAD yang mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.
Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada April 2024 sebesar 3,00 persen secara year-on-year (yoy). Sedangkan secara month-to-month (mtm), inflasi tercatat sebesar 0,25 persen. Tingkat inflasi April 2024 juga tercatat lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu.
Lebih lanjut, BPS juga mencatat 34 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi secara bulanan, sedangkan 4 lainnya mengalami deflasi.
Inflasi tertinggi sebesar 1,20 persen terjadi di Provinsi Papua dan Papua Tengah, sementara deflasi terdalam terjadi di Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,30 persen.
Penulis: Faesal Mubarok
Editor: Anggun P Situmorang
