Indeks Apbd

Alokasi penggunaan dana untuk belanja pegawai dapat mencapai 60 persen dari total anggaran yang didapat oleh pemerintah daerah.

Realisasi APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota per 30 April 2024 lebih rendah dibanding tahun lalu.

BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada seluruh petugas KPPS diambil dari APBD masing-masing provinsi, kota, dan kabupaten.

Yusuf Rendy melihat lambatnya realisasi belanja pemerintah baik di level pusat maupun daerah, merupakan masalah klasik yang beberapa kali terulang.

Apa saja pengaruh APBD terhadap perekonomian negara? Berikut penjelasannya akan diuraikan secara singkat dalam artikel di bawah ini.

Setiap daerah diwajibkan menyiapkan anggaran APBD untuk pemilu dengan rincian 40 persen pada tahun ini dan 60 persen pada 2024.

Penggunaan APBN dan APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan dana APBD saat ini masih mengendap di bank pada akhir 2022 sebesar Rp123 triliun.

Kenapa masjid Ridwan Kamil Al Jabbar trending di Twitter?

KPK menyita berbagai dokumen penyusunan anggaran APBD Pemprov Jatim dan juga bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perkara.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.

Presiden Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk segera membelanjakan dana APBD yang masih mengendap di perbankan sekitar Rp278 triliun.

Berikut adalah syarat suatu daerah dapat menerapkan penyusunan APBD dengan e-budgeting.

Kemenkeu akan mendorong percepatan pemanfaatan anggaran ketahanan pangan dalam rangka mitigasi risiko inflasi.

Mendagri Tito Karnavian menugaskan seluruh kepala daerah melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jokowi mengaku geram setelah mendengar ada barang yang dibeli impor, tapi ternyata diproduksi dalam negeri.

Menkeu Sri Mulyani menyoroti rendahnya belanja Pemerintah Daerah untuk bansos ada di dalam program perlindungan sosial.

Pengelolaan dana abadi daerah nantinya bisa ditetapkan degan Perda dan dikelola oleh Bendahara Umum Daerah atau BLUD.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kementerian Dalam Negeri memaparkan 28 kabupaten/kota di Indonesia belum menganggarkan dana insentif untuk tenaga kesehatan.