Menuju konten utama

KDM Sebut Biaya Belanja Jabar Naik, tapi APBD Justru Turun

Dedi mengatakan, pertemuan dengan Mendagri, Tito Karnavian, yang digelar hari ini akan membahas strategi Pemprov Jabar dalam mengelola keuangan daerah.

KDM Sebut Biaya Belanja Jabar Naik, tapi APBD Justru Turun
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat menghadiri rapat paripurna Hari Jadi Kota Bandung (HJKB) ke-215 tahun di ruang rapat DPRD Kota Bandung, pada Kamis (25/9/2025). tirto.id/Amad NZ.

tirto.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, menyebut, biaya belanja modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk keperluan pembangunan daerah akan mengalami peningkatan hingga 1.000 persen pada 2026 mendatang.

Meskipun biaya belanja mengalami kenaikan drastis, Dedi mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 Pemprov Jabar justru turun.

“Belanja modalnya untuk kepentingan pembangunannya mengalami kenaikan hampir 1.000 persen dibanding anggaran tahun lalu. Padahal, besaran anggarannya mengalami penurunan, tahun lalu Rp37 triliun, sekarang hanya Rp31 triliun,” ujar Dedi di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

Dedi mencontohkan, pada APBD sebelumnya, alokasi untuk pembangunan jalan hanya mencapai Rp400 miliar. Pada APBD tahun depan, nilai itu melonjak hingga angka Rp3,5-4 triliun.

Untuk itu, Dedi mengatakan, pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang digelar pada hari ini akan membahas strategi Pemprov Jabar dalam mengelola keuangan daerah.

“Aokasi [pembangunan] jalan dulu hanya Rp400 [miliar], hari ini kita bisa menyentuh Rp3,5-4 triliun. Nah ini akan kita sampaikan strategi yang kita lakukan, bagaimana melakukan pengelolaan keuangan daerah belanjanya tepat dan kita laporkan ke Pak Mendagri hari ini,” ucapnya.

Dedi mengatakan, Pemprov Jabar tak masalah dengan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat yang berdampak pada pengurangan nilai APBD.

Menurut politikus Partai Gerindra ini, pengurangan TKD itu akan dijadikan momentum perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah untuk menjadi lebih irit.

“Apabila Pemerintah Pusat memiliki kebijakan sementara ditangguhkan dulu dana transfer daerahnya dalam bentuk bagi hasil dan DAU, ya kita nggak ada problem. Karena itu kan kebijakan pemerintah pusat yang harus kita terima,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait APBD atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Andrian Pratama Taher