Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi bantahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengenai dana Pemda yang mengendap di bank. Purbaya menegaskan bahwa data yang ia sampaikan berasal dari sistem monitoring Bank Indonesia.
Menanggapi pernyataan Dedi yang menyebut sudah mengecek dan tidak menemukan dana deposito Pemprov Jabar di Bank BJB, Purbaya menyebut bahwa ada kekeliruan di Dedi.
"Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan kan," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Selas (21/10/2025).
Purbaya menjelaskan bahwa data yang ia gunakan sama dengan yang dipegang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Data tersebut berasal dari laporan perbankan yang masuk melalui sistem monitoring Bank Indonesia.
"Data pemda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito. Waktu saya ke Pak Tito kemarin kan pagi, Pak Tito jelaskan kan data di perbankan ada berapa. Angkanya mirip kok," jelasnya.
Purbaya justru meragukan kemampuan Dedi untuk mengakses data perbankan. Menurutnya, sumber data Dedi hanya dari Bank Jawa Barat bukan dari data Bank Indonesia.
"Jadi Pak Dedy tau semua bank? Kan dia hanya tau Jabar aja kan. Saya enggak pernah describe data Jabar kan? Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya enggak tahu dari mana datanya,” ujarnya.
Purbaya menekankan bahwa sistem monitoring BI memiliki flag atau penanda khusus yang membedakan kepemilikan dana, apakah berasal dari pemda atau pemerintah pusat, termasuk jenis penyimpanannya.
"Di situ ada tuh flagnya. Punya Pemda sekian, punya pemerintah pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga, orang saya masih enggak percaya segitu. Saya kan masih suruh periksa lagi, itu uang apa sebetulnya," tuturnya.
Bantahan Purbaya ini merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang membantah tudingan bahwa Pemprov Jabar menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito senilai Rp4,17 triliun.
Dedi mengklaim telah mengecek langsung ke Bank BJB dan menyatakan tidak ada dana yang disimpan dalam bentuk deposito. Ia menegaskan Pemprov Jabar justru sedang mempercepat realisasi belanja publik dan tidak mengendapkan dana APBD untuk kepentingan apapun.
Berbekal informasi tersebut, Dedi pun meminta Purbaya untuk buka-bukaan data. Sebab, menurutnya pernyataan Purbaya ini seolah lebih banyak melakukan belanja untuk aparatur dibandingkan untuk publik.
“Kesannya pemerintah daerah dituding lebih banyak belanja aparatur daripada belanja publik, lalu memarkir dana untuk memperoleh sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Ini bisa merugikan daerah yang sebenarnya bekerja dengan baik," ujarnya dalam keterangannya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra
