Masuk tirto.id
tirto.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sama sekali tidak membantah pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut ada dana sebesar Rp14,6 triliun yang mengendap di bank daerah. Pramono bahkan menegaskan, pernyataan Purbaya itu seribu persen benar.
Menurutnya, pengendapan dana itu terjadi karena biasanya pola pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta kerap mengalami pelonjakan di akhir tahun.
“Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000 persen, bukan 100 persen lagi, 1000 persen,” kata Pramono kepada para wartawan di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
“Memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun,” lanjutnya.
Ia mencontohkan, dari dua tahun terakhir saja, kebutuhan belanja di Jakarta pada akhir tahun selalu meningkat. Pada 2023 misalnya, ia menyebut kebutuhan belanja di Jakarta mencapai Rp16 triliun, sedangkan pada 2024 meningkat menjadi Rp18 triliun.
Oleh karenanya, dana Pemprov DKI yang disebut mengendap itu, dijelaskan Pramono, dibutuhkan untuk membiayai keperluan-keperluan yang meningkat jelang pergantian tahun.
“Maka kenapa dana ini ada, pasti nanti dana ini akan kami gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu,” jelasnya.
Politikus PDIP itu bahkan mengatakan secara terus terang meminta kepada Purbaya untuk mentransfer dana tambahan sebesar Rp10 triliun kepada Pemprov DKI. Hal ini untuk menyokong kebutuhan belanja pada akhir tahun.
“Bahkan Pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan, ‘Tambah dong Rp10 triliun yang mau ditransfer, segera ditransfer.’ Jadi kami bukan apa, mengatakan enggak, tapi memang betul. 1000 persen betul,” sebut Pramono.
Sebagai informasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat bahwa dana yang mengendap di bank daerah masih sangat tinggi, mencapai Rp233 triliun. Banyaknya anggaran yang menumpuk di bank ini diduga karena realisasi belanja yang tidak sesuai target.
Merespons hal ini, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, mengungkapkan bahwa daerah dengan anggaran mengendap terbesar adalah Jawa Timur dan Jawa Barat.
“Biasanya tertinggi itu Jawa Timur dan Jawa Barat,” katanya saat ditemui di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto
