tirto.id - Sejumlah pemimpin daerah menyangkal data simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) yang dipaparkan pemerintah pusat dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) Senin (20/10/2025) kemarin.
Menurut Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara yang ada di bank hanya sebesar Rp990 miliar, jauh lebih sedikit ketimbang yang dilaporkan sebesar Rp3,1 triliun.
Sementara itu, setelah melakukan klarifikasi data dengan Bank Indonesia (BI), Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi menegaskan, saldo Pemprov Jabar di bank hingga 30 September 2025 hanya ada sebesar Rp2,6 triliun dalam bentuk giro.
Pun, lebih rendah dari yang dilaporkan pemerintah sebelumnya, yang senilai Rp 4,1 triliun.
“Per 17 Oktober, dana di las Provinsi Jawa Barat memang Rp2,6 triliun, bukan Rp4,1 triliun. Data yang dari BI itu adalah data pelaporan keuangan per 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk giro Rp3,8 triliun, itu yang dana kas daerah,” ujar Dedi usai melakukan klarifikasi data di Bank Indonesia (BI), Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Menanggapi klarifikasi dari dua pimpinan daerah ini, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa seharusnya Pemda mengecek dana yang mereka miliki di bank-bank nasional. Tidak hanya itu, data terkait simpanan Pemda di perbankan yang ada di Bank Sentral pun menurutnya tidak akan salah.
Sebab, BI mendapatkan data simpanan Pemda itu dari pelaporan rutin yang dilakukan oleh bank-bank nasional setiap bulannya.
“Itu data dari BI, sudah dicek sama BI, harusnya betul. Mereka harus cek lagi dana di perbankannya mereka seperti apa. Itu kan data dari Bank Sentral, itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat di Bank Sentral. Harusnya itu yang betul,” ujar Purbaya, saat ditemui awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
Masuk tirto.id







































