Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan mengambil langkah tegas terhadap praktik impor pakaian bekas (ballpress). Ia mengancam bakal memasukkan pengusaha yang pernah tertangkap tangan mengimpor pakaian bekas dalam jumlah besar ke dalam daftar hitam (blacklist). Begitu masuk daftar tersebut, para importir tidak lagi diizinkan mendatangkan barang dari luar negeri.
“Kalau dia yang pernah (mengimpor) ballpress, saya akan blacklist. Nggak (boleh) beli, impor barang-barang lagi,” katanya kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).
Purbaya mengaku sudah mengantongi daftar nama pengusaha yang terlibat dalam praktik impor ilegal ini. Langkah memasukkan mereka ke dalam daftar hitam, menurutnya, merupakan bentuk mitigasi agar arus pakaian bekas impor ke Indonesia tidak semakin deras. Cara ini juga dinilai lebih efektif dan tidak terlalu merugikan negara, mengingat selama ini penindakan terhadap impor ballpress hanya dilakukan lewat pemusnahan barang.
“Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapet duit, nggak didenda, saya rugi. Cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu,” lanjut Purbaya.
Mantan Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) itu menegaskan, meski penindakan akan diperketat, pemerintah tidak bermaksud mematikan Pasar Senen—yang selama ini dikenal sebagai pusat penjualan pakaian impor bekas. Ia menekankan, kebijakan tersebut justru ditujukan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri.
“Gini kan, lo pengen menghidupkan UMKM ilegal. Bukan itu tujuan kita. Kita tujuannya menghidupkan UMKM legal yang juga bisa menciptakan tenaga kerja di penyerapan, di sisi produksi di sini. Jadi, kita ingin hidupkan lagi produsen-produsen tekstil di dalam negeri,” tegas Purbaya.
Selain itu, Purbaya juga berencana memperkuat peran Lembaga National Single Window (LNSW) untuk menekan kebocoran penerimaan bea dan cukai, terutama di kawasan pelabuhan. Kementerian Keuangan, kata dia, akan membentuk tim lintas sektor berisi sejumlah pakar guna memperkuat fungsi analisis lembaga tersebut.
“LNSW kan nanti akan kita buat think tank untuk perdagangan dan kita bentuk tim, berisi 10 orang yang jago-jago di sana. Ada mathematician, segala macam untuk memastikan bahwa nanti mereka bisa menganalisis kebocoran-kebocoran perdagangan kalau ada,” jelas Purbaya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Hendra Friana
