Menuju konten utama

Pemindahan Jalur Masuk 7 Komoditas Impor akan Diputuskan Prabowo

Pemerintah masih menggodok pemindahan jalur masuk 7 komositas impor. Apa saja?

Pemindahan Jalur Masuk 7 Komoditas Impor akan Diputuskan Prabowo
Juru Bicara kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif usai ditemui dalam acara Pameran Hari Batik Nasional x Industrial Festival 2024 yang mengangkat tema ‘Bangga Berbatik’ di Jakarta, Rabu (02/10/2024). tirto.id/Nabila Ramadhanty Putri Darmadi

tirto.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung rencana pengalihan jalur masuk tujuh komoditas ke Indonesia timur dilanjutkan pada pemerintahan Presiden Terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto. Tujuh komoditas itu yakni tekstil produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

“Sebaiknya begitu ya (dilanjutkan di pemerintahan Prabowo), karena itu akan jadi booster, terutama untuk industri di tujuh sektor,” kata Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, dikutip keterangan resmi, Kamis (03/10/2024).

Namun, Febri mengaku hingga transisi pemerintahan baru ini, belum ada rapat terbatas (ratas) lagi yang membahas pemindahan pintu impor tujuh komoditas tersebut. Dia juga belum mendengar ada pembahasan oleh pemerintahan transisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Prabowo.

“Tapi menurut kami itu penting dilakukan. Terutama untuk meningkatkan permintaan domestik atas produk manufaktur yang tujuh tadi itu. Komoditas tekstil, pakaian jadi, elektronik, kosmetik, kubin keramik, itu harus direvisi untuk meningkatkan permintaan domestik,” kata Febri.

Sebelumnya diberitakan bahwa usulan pemindahan pelabuhan impor ke luar Jawa itu berasal dari Zulhas dan Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita. Menurut mereka, penampungan di pelabuhan Pulau Jawa saat ini sudah melebihi kapasitas.

Namun, Zulhas menuturkan bahwa kementeriannya saat ini tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, termasuk kebijakan baru. Oleh karena itu, keputusan atas rencana pemindahan pelabuhan barang impor tersebut akan ditentukan pemerintahan Prabowo Subianto.

“Iya di pemerintahan berikutnya. Sekarang yang rutin aja. Kita enggak boleh lagi memutuskan yang strategis, apalagi usulan baru. Nantilah di pemerintahan baru,” jelasnya saat ditemui usai konferensi pers di kawasan Kampung Bangkong Reang, Wangunharjo, Cikarang Utara, Kamis (26/9/2024).

Meski begitu, Zulhas mengatakan bahwa saat ini belum ada pembahasan terkait rencana tersebut dengan tim transisi Prabowo. “Belum [didiskusikan dengan tim transisi pemerintahan Prabowo]. Dibilang baru didiskusikan,” pungkasnya.

Baca juga artikel terkait IMPOR atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Anggun P Situmorang