Masuk tirto.id
tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah akan menanggung 50 persen iuran pembayaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) para pekerja lepas dan pekerja mitra, termasuk di dalamnya adalah para pengemudi ojek online (ojol). Kebijakan ini menjadi bagian dari 8+4 program sedang disipkan pemerintah guna mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan IV 2025.
“Itu juga untuk didorong kepada pekerja lepas atau pekerja mitra dalam hal ini ojol. Nah ini kita akan dorong juga, yang pemerintah kemarin memberikan bantuan untuk 50 persen bayarnya. Nah, ini nanti teknisnya kita sedang siapkan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).
Selain itu, untuk meningkatkan produktivitas dan keterimaan angkatan kerja baru, pemerintah juga sedang menyiapkan aturan terkait magang berbayar bagi mahasiswa yang baru lulus atau fresh graduate. Melalui program ini, pemerintah juga akan menyelaraskan program magang yang dipilih para lulusan baru dengan apa yang telah mereka pelajari di perguruan tinggi.
“Nanti di-link and match-kan. Dapat pendapatan (gaji), besarannya nanti kita bahas,” imbuh Airlangga.
Kemudian, untuk mendorong kinerja industri, pemerintah akan memperluas pajak yang ditanggung pemerintah (DTP), yang mana saat ini baru berjalan untuk sektor industri padat karya. Selain menanggung pajak sebagian industri, pemerintah juga akan memberikan stimulus yang berkaitan dengan pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi para pekerja di sektor Hotel, Restoran dan Kafe (Horeka).
Selanjutnya, fasilitasi renovasi dan akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) juga akan diberikan untuk para pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Pada saat yang sama, pemerintah juga sedang menyiapkan program cash for work –pemberdayaan masyarakat yang bertujuan menciptakan Lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar melalui proyek padat karya di sektor perhubungan dan perumahan.
“Kemudian juga program bantuan pangan yang sudah berjalan. Ini kita akan lanjutkan 3 bulan ke depan,” rinci Airlangga.
Meski tidak mengungkapkan nilainya, Airlangga memastikan bahwa pemerintah sudah menyiapkan anggaran tersendiri untuk pelaksanaan program 8+4 ini. Katanya, baik anggaran maupun rincian program 8+4 akan dijelaskan lebih lanjut setelah pelaksanaan rapat lanjut dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (15/9/2025) pekan depan.
“Kita membahas terkait dengan paket ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden untuk segera disiapkan. Dan paket ini ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan Menteri terkait. Dan kali ini kami membahas dengan Pak Menteri Keuangan agar programnya sudah disiapkan pos anggarannya,” paparnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Dwi Aditya Putra
