Pemerintah Siapkan Rp11 T dari APBN untuk Buka Rekening Warga

Airlangga mengatakan skema pembukaan rekening dan anggarannya masih harus dibahas terlebih dulu bersama Bank Indonesia (BI) dan OJK.

Qonita Azzahra

Terbit 9 Sep 2026 19:23 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sambutan saat peluncuran Indonesia Bullion Market Association di BSI Tower, Jakarta, Kamis (20/8/2026). Pelaku industri emas resmi membentuk Indonesia Bullion Market Association (IBMA) untuk memperkuat ekosistem pasar bullion nasional serta menjadi wadah kolaborasi strategis untuk mengembangkan pasar bullion yang kredibel, efisien, dan berkelanjutan melalui standardisasi, edukasi, penguatan ekosistem, serta peningkatan daya saing industri nasional di tingkat regional dan global. ANTARA FOTO/Fauzan/agr

Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan pemerintah akan menganggarkan setidaknya Rp11 triliun untuk mengimplementasikan kebijakan pembukaan rekening bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Perkiraan anggaran tersebut berasal dari asumsi bahwa pembukaan rekening akan menyasar lebih dari 200 juta masyarakat, dengan masing-masing rekening akan mendapatkan dana pembukaan rekening dari pemerintah senilai Rp50.000.

"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira ... 600 juta (dolar AS) ... atau sekitar Rp11 T lah (triliun)," ujar Airlangga kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Airlangga memastikan anggaran untuk program ini akan diambil dari kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski begitu, ia belum bisa memastikan apakah anggaran tersebut akan seluruhnya berasal dari APBN untuk tahun anggaran 2026 atau di tahun depan.

Dia mengaku, baik anggaran maupun skema pembukaan rekening masih harus dibahas terlebih dulu bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll-out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," tuturnya.

Karena itu, pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap, alih-alih serempak untuk masyarakat Indonesia. Dengan pembukaan rekening diharapkan dapat dimulai sebelum 2026 berakhir.

"Ya (sebelum akhir tahun)," katanya singkat saat dikonfirmasi wartawan.

Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan pembukaan rekening akan dilakukan untuk seluruh penduduk, tanpa terkecuali. Bahkan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk yang ditunjuk sebagai bank pembuat rekening akan mengeluarkan buku tabungan untuk masyarakat yang sudah memiliki akun bank.

"Nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat. (Yang sudah punya nomor rekening) tetap dapat juga," bebernya.

Pada kesempatan yang sama, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa nantinya BRI akan bertanggungjawab atas penerbitan rekening dari seluruh wilayah.

Sementara, BSI akan menerbitkan rekening untuk warga Aceh yang mayoritas menggunakan layanan perbankan syariah.

"Dari manajemennya juga sudah koordinasi untuk apa ... melakukan rencananya, agar pembukaan dari rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu bisa dengan BSI, bisa terlaksana dengan secepatnya," ujar dia.

Ditemui di tempat terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menilai bahwa kebutuhan anggaran untuk program pembukaan rekening tidak terlalu banyak. Karena itu, dia berencana untuk merogoh kantong cadangan belanja yang terdapat dalam Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN).

"Sekarang 50 ribu kali sekian, saya kira nggak banyak-banyak amat. Kalau saya lihat kan kita ada cadangan belanja juga ada. Cadangan belanja kita ada selalu ada, saya lihat masih masuk," bebernya.