Menuju konten utama

Pemerintah Siapkan Revisi Perpres Tekan Biaya Logistik Jadi 8%

Perpres tersebut akan memuat tiga strategi utama, pertama, penguatan investasi untuk konektivitas layanan backbone dan sarana penunjuk logistik.

Pemerintah Siapkan Revisi Perpres Tekan Biaya Logistik Jadi 8%
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers terkait diseminasi hasil perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) di Jakarta, Jumat (13/6/2025). Pemerintah menargetkan penandatanganan IEU CEPA berlangsung antara kuartal II hingga kuartal III 2026, dilanjutkan dengan proses ratifikasi dan penyusunan undang-undang oleh DPR RI pada kuartal II hingga kuartal IV 2026. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/bar

tirto.id - Pemerintah menargetkan penurunan biaya logistik nasional dari 14,5 persen menjadi 8 persen dari produk domestik (PDB) pada 2030. Untuk mencapainya, pemerintah sedang menyiapkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini biaya logistik Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lain yang sudah di level single digit.

"Berbagai negara lain di ASEAN hampir seluruhnya single digit. Jadi kita masih ada nilai yang harus kita turunkan," kata Airlangga dalam usai peluncuran ALFI Convex di Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Perpres tersebut akan memuat tiga strategi utama, pertama, penguatan investasi untuk konektivitas layanan backbone dan sarana penunjuk logistik. Kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi logistik dan ketiga adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

"Mudah-mudahan nanti November ini bisa kita persiapkan, dan pemerintah juga akan terus melakukan deregulasi di sektor logistik agar kita bisa single digit," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), M. Akbar Djohan, menyatakan kesiapan sektor logistik mendukung target pemerintah.

Menurutnya, penurunan biaya logistik harus dibarengi dengan perbaikan ekosistem dan regulasi.

"Target global main growth menjadi 12,5 persen bahkan 8 persen di tahun 2030 siap kita susun perbaikannya. Masih banyak ruang untuk perbaikan, dan industri logistik sangat rentan dengan regulasi," kata Akbar.

Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha logistik penting untuk menciptakan daya saing.

"Program pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Bapak Presiden perlu supporting dari ekosistem logistik nasional. Dengan biaya logistik 8 persen, target itu bisa kita wujudkan," ucapnya.

ALFI juga akan menggelar ALFI Convex pada November 2025 sebagai wadah pertemuan pelaku logistik nasional dan internasional guna membahas tantangan supply chain global di tengah gejolak ekonomi dunia.

Pemerintah berharap, langkah ini dapat memperbaiki efisiensi logistik sekaligus mendongkrak daya saing ekspor Indonesia di kancah global.

Baca juga artikel terkait MENKO AIRLANGGA atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Insider
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Dwi Aditya Putra