Masuk tirto.id
tirto.id - Pemerintah tengah menyusun paket kebijakan khusus untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatra.
Paket tersebut mencakup pelunasan tagihan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga penghapusan tagihan BPJS Ketenagakerjaan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan penyusunan kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya meringankan beban masyarakat dan pelaku usaha di daerah bencana yang mengalami force majeure.
"Saat ini, sejalan dengan upaya pemulihan bencana, arahan Bapak Presiden, pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan khusus untuk beban daripada debitur KUR dalam kondisi force majeure," kata Airlangga di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (12/12/2025).
Paket yang sedang difinalisasi mencakup beberapa poin utama. Pertama, restrukturisasi dan opsi pelunasan kewajiban bagi debitur KUR terdampak.
Kedua, penyiapan penyaluran KUR baru pada tahun 2026 untuk percepatan pemulihan usaha dengan bunga yang lebuh rendah.
Kemudian, kebijakan penghapusan tagihan dan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja yang terdampak, serta kemudahan layanan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Pensiun (JP).
"Dari 996.000 debitur KUR di tiga provinsi, diperkirakan 141.000 dengan baki debet kira-kira Rp7,8 triliun, nah itu diprediksikan terdampak. Termasuk lebih dari 63.000 debitur KUR di sektor pertanian dengan baki debit Rp3,57 triliun," jelasnya.
Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling terdampak, sehingga memerlukan perhatian khusus. Airlangga menambahkan bahwa teknis dan angka pasti dari kebijakan ini masih dalam tahap penyelesaian.
Menko Airlangga juga mengajak seluruh pihak, termasuk kalangan usaha, untuk mendukung proses penanganan dan pemulihan.
"Saya mohon doa dan dukungan untuk dapat mempercepat proses penanganan dan pemulihan kesehatan dan ekonomi saudara-saudara kita di daerah terdampak," ujarnya.
Pemerintah diperkirakan akan mengumumkan secara resmi paket kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana ini dalam beberapa hari ke depan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi stimulus konkret untuk membantu masyarakat bangkit pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Kita akan umumkan minggu depan. Tujuannya sebenarnya untuk memudahkan,” tuturnya.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
