Pelaut dan Penjajahan di Laut yang Tak Kunjung Usai

tirto.id - 25 Juni, tepat sebulan lalu, dunia memperingati Day of the Seafarer, hari untuk mengenang dan menghargai jasa para pelaut yang telah menopang perdagangan global, menghubungkan benua, dan memastikan logistik dunia tetap berjalan. Namun, di balik penghargaan ini terdapat warisan sejarah panjang yang sering kali luput dibicarakan: peran pelaut dan laut itu sendiri dalam sejarah penjajahan, serta bagaimana kekuatan maritim menjadi fondasi dari sistem penindasan global yang masih kita rasakan dampaknya hari ini.

Armada Penjajahan: Laut sebagai Jalur Kekuasaan

Sejarah kolonialisme tak bisa dilepaskan dari kekuatan laut. Armada Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris tak hanya membawa komoditas dan misi dagang, tetapi juga peluru, pendeta, dan bendera. Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Filipina, kapal-kapal ini menjadi simbol dari kekuasaan yang datang dari luar, yang kemudian menjajah tanah, tubuh, dan pikiran. Pelaut—sebagai pekerja di balik layar kekuasaan maritim ini—menjadi bagian dari mesin kolonialisme itu sendiri, sering kali tanpa daya tawar dan tanpa perlindungan.

Kolonialisme maritim bukan hanya tentang transportasi barang dan orang. Ia juga menciptakan ketimpangan global yang kita warisi hari ini. Negara-negara yang dulu punya armada besar, kini menguasai rute perdagangan dan infrastruktur logistik dunia, sementara negara-negara bekas jajahan masih menjadi penyedia tenaga kerja murah—termasuk dalam industri pelayaran.

Kabel Laut dan Telegram: Infrastruktur Penjajahan Global

Di tengah kekuasaan maritim itu, Inggris tidak hanya mengandalkan kapal dan armadanya. Pada abad ke-19, Kerajaan Inggris membangun jaringan kabel telegraf bawah laut yang membentang dari London ke berbagai koloni: India, Mesir, Australia, dan Asia Tenggara. Kabel-kabel ini bukan hanya alat komunikasi; tetapi juga adalah infrastruktur strategis yang memungkinkan koordinasi penjajahan berlangsung cepat dan efisien.

Dengan telegram, otoritas kolonial bisa mengirimkan perintah militer, laporan intelijen, dan kebijakan ekonomi dalam hitungan jam—mengontrol koloni dari jarak jauh seperti boneka yang ditarik benang. Infrastruktur bawah laut ini menjadi semacam "urat nadi kekaisaran" yang memusatkan kekuasaan di tangan segelintir elit di Eropa.

Bahkan hingga kini, monumen-monumen dari masa penjajahan masih tersisa dan tersebar di banyak negeri bekas koloni: pelabuhan tua, benteng-benteng di pesisir, dan mercusuar peninggalan armada laut masa lalu berdiri sebagai saksi bisu dari sistem penaklukan yang mengandalkan kekuatan laut. Di Indonesia, Filipina, India, dan wilayah-wilayah lain, infrastruktur kolonial ini bukan hanya tinggalan sejarah, tapi juga pengingat bahwa laut adalah arena penjajahan yang berlangsung ratusan tahun.

Dalam arti ini, laut bukan hanya ruang geografis, tetapi juga ruang politik: tempat berlangsungnya logistik, komunikasi, dan perintah penjajahan.

Kisah Laut dan Pelarian: Javanese Contractarbeiders ke Suriname

Salah satu bab gelap dalam sejarah pelayaran kolonial adalah kisah dari Jawa ke Suriname. Antara 1890-1939, hampir 33.000 pekerja kontrak dari Jawa—bagian dari sistem indentured labour setelah penghapusan perbudakan—dikirim dengan kapal selama lebih dari dua bulan menjelajah lautan. Salah satunya kapal Prins Willem II yang singgah di Belanda dan akhirnya tiba di Suriname setelah kurang lebih 70 hari pelayaran.

Perjalanan lautnya brutal: suhu lembap, ruang kapal sesak seperti “barang”, dan mabuk laut tak terhindarkan. Banyak di antara penumpangnya jatuh sakit, 32 meninggal di kapal Voorwaarts, dan 250 dirawat setibanya di daratan. Ada juga cerita mengerikan: beberapa di antara mereka “lari ke laut”—melompat dari kapal—karena tidak kuat menahan mual, sesak, dan kekejaman kondisi di dalam geladak kapal kolonial.

Ribuan kilometer jauhnya dari rumah, terombang-ambing di antara gelombang sejarah, mereka bukan pelaut yang memilih, melainkan korban dari sistem kolonial yang “mendeportasi” orang-orang miskin demi menopang ekonomi perkebunan di negeri jajahan.

Pelaut yang Lari dari Neraka: Kisah Jojo dan ABK Indonesia

Kisah menyayat juga datang dari masa kini. Jojo, seorang pelaut Indonesia, bekerja lebih dari dua tahun di kapal penangkap ikan tanpa pernah menjejak darat. Ia bersama ratusan ABK Indonesia lainnya makan dari sayur busuk, minum dari AC dan air hujan, serta sering dipukuli oleh atasan. Mereka ingin kabur, tapi paspor ditahan, gaji digantung. Akhirnya mereka mogok kerja, dan setelah berbulan-bulan, berhasil pulang ke Indonesia—tanpa sepeser gaji yang dijanjikan.

Kisah lain bahkan lebih tragis: sejumlah ABK nekat melompat ke laut dan berenang sejauh 12 mil demi kabur dari kapal yang memperlakukan mereka seperti budak. Satu orang di antaranya meninggal tenggelam. Seorang pelaut lain mengaku hanya diberi satu loyang nasi untuk 31 orang, dan kerja 18 jam per hari tanpa istirahat. Inilah kenyataan modern: para pelaut bukan lagi sekadar korban ombak, tapi korban sistem.

Mereka bukan pelaut yang memilih lautan, melainkan buruh paksa era baru. Pelarian mereka dari kapal adalah bentuk perlawanan yang tragis tapi nyata, demi menyelamatkan diri dari kekejaman laut korporasi.

Pelaut Modern: Tenaga Kerja yang Terjajah Diam-diam

Hari ini, pelaut masih memainkan peran penting dalam sistem global. Sekitar 90 persen perdagangan dunia dilakukan melalui laut. Namun, siapa yang menjalankannya? Sebagian besar pelaut modern berasal dari negara-negara berkembang: Filipina, Indonesia, India, dan Myanmar menyumbang jutaan pelaut yang bekerja di kapal-kapal milik perusahaan Eropa, Jepang, dan Amerika.

Para pelaut ini sering menghadapi kondisi kerja yang buruk, jam kerja panjang, gaji yang tidak sepadan, dan perlindungan hukum yang lemah. Pandemi COVID-19 menyingkap ketimpangan ini dengan telanjang—ribuan pelaut terdampar di tengah laut selama berbulan-bulan karena pembatasan pelabuhan dan kebijakan negara asal yang tidak berpihak. Dalam situasi seperti ini, pelaut bukan sekadar pekerja global; mereka adalah buruh yang dipinggirkan dalam sistem perdagangan yang tak kenal belas kasihan.

Dari Kompeni ke Konglomerat: Warisan Penindasan yang Berlanjut

Dulu, VOC dan East India Company menjadi wajah korporasi kolonial yang menjalankan kekuasaan atas nama negara. Hari ini, perusahaan pelayaran raksasa seperti Maersk, MSC, dan CMA CGM memainkan peran serupa—mengendalikan jalur logistik, menentukan harga angkut, dan menekan biaya operasional demi keuntungan maksimal. Banyak dari mereka menggunakan flag of convenience (bendera negara yang longgar peraturannya) untuk menghindari regulasi ketat dan memaksimalkan eksploitasi tenaga kerja.

Di sisi lain, aktivitas industri pelayaran juga memberi beban ekologis besar: polusi udara dari bunker fuel, kerusakan terumbu karang akibat jangkar raksasa, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati laut. Dalam konteks ini, laut bukan hanya dieksploitasi sebagai jalur, tetapi juga sebagai ruang limbah dan objek kapitalisasi.

Monumen Diam di Negeri Bekas Jajahan

Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia dan Filipina, terdapat monumen-monumen maritim yang didirikan untuk mengenang kejayaan laut. Namun, sedikit yang mengangkat kisah pelaut sebagai korban sistem global. Di pelabuhan-pelabuhan besar, pelaut datang dan pergi, meninggalkan keluarga, menghadapi badai dan kesepian. Namun, kisah mereka jarang ditulis dalam sejarah besar.

Banyak pelaut dari negara-negara selatan global bekerja di bawah tekanan kontrak jangka pendek, terpisah dari keluarga selama berbulan-bulan, dan hidup dalam ketidakpastian. Seperti para pelaut kolonial dulu, mereka berlayar bukan karena kemauan, tapi karena kebutuhan. Mereka adalah simbol dari sistem yang mengandalkan pengorbanan banyak orang untuk kenyamanan segelintir pihak.

Dari Seremoni ke Perubahan

Day of the Seafarer adalah pengingat bahwa laut bukan hanya soal kapal, pelabuhan, dan pelaut, tapi juga soal sejarah panjang ketimpangan dan eksploitasi. Menghormati pelaut tidak cukup dengan seremoni dan kampanye media sosial. Kita perlu menuntut regulasi global yang adil, perlindungan kerja yang kuat, dan distribusi keuntungan yang lebih merata.

Laut telah lama menjadi arena penjajahan. Jika hari ini kita ingin benar-benar merdeka, maka keadilan maritim harus menjadi bagian dari perjuangan itu. Karena selama pelaut masih dieksploitasi, dan laut tetap dijadikan tempat perebutan kuasa, maka kolonialisme belum benar-benar berlalu.

*Penulis adalah Dosen dan Peneliti Senior Universitas Gadjah Mada